Yogyakarta (07/07/2025) REDAKSI17.COM – DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, DIY berhasil meraih peringkat pertama dalam realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pertengahan tahun anggaran 2025, mengungguli seluruh provinsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid pada Senin (07/07). Dalam forum tersebut, Menteri Tito menyampaikan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh Indonesia hingga pertengahan tahun 2025.
“Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menjadi yang terbaik secara nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang sangat baik,” ujar Tito.
Berdasarkan data yang dipaparkan, DIY berhasil mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 57,43% sekaligus realisasi belanja daerah sebesar 41,92 %. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan efektivitas dalam menghimpun pendapatan, namun juga mencerminkan kemampuan Pemda DIY dalam menyalurkan anggaran secara optimal kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan, keberhasilan DIY saat ini melampaui capaian provinsi besar lain seperti Jawa Barat yang pada bulan lalu sempat menempati posisi teratas. “Pendapatan tinggi, belanja juga tinggi, tapi masih ada ruang simpanan. Itu yang ideal. Jogja mencapainya. Pendapatannya di atas 57 persen, belanjanya hampir 42 persen. Bagus ini. UMKM-nya pasti hidup,” ujar Menteri Tito dalam paparannya.
Capaian ini tidak lepas dari komitmen kuat Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam mendorong reformasi birokrasi, peningkatan transparansi fiskal, serta akselerasi program-program prioritas daerah. Kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti melalui dukungan terhadap UMKM, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, terbukti mampu memperkuat daya tahan ekonomi DIY di tengah berbagai tantangan nasional.
Selain itu, serapan belanja yang tinggi di awal tahun anggaran menjadi salah satu strategi penting Pemda DIY dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk menekan inflasi dan mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal. Belanja daerah yang efektif telah menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan usaha mikro, serapan tenaga kerja, serta pelayanan publik.
Sebagai perbandingan, posisi kedua setelah DIY ditempati oleh Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, Jawa Barat berada di posisi ketiga secara nasional, dengan capaian pendapatan sebesar 44,72 % dan belanja 38,79 %. Di bawahnya, Kepulauan Riau mencatatkan pendapatan 39,48 % dan belanja 38,25 %, menempati posisi keempat. Jawa Timur menyusul di posisi kelima, dengan pendapatan 48,59 % dan belanja 37,71 %.
Provinsi Lampung berada di peringkat keenam dengan pendapatan 39,94 % dan belanja 37,70 %. Jawa Tengah menempati posisi ketujuh dengan pendapatan 45,68 % dan belanja 37,48 %. Di posisi kedelapan ada Sumatera Barat, yang mencatat pendapatan 47,59 % dan belanja yang sama, yakni 37,48 %.
Gorontalo mencatat pendapatan 43,81 % dan belanja 37,20 %, berada di peringkat kesembilan. Sementara itu, Provinsi Banten melengkapi daftar 10 besar nasional dengan pendapatan 39,91 % dan belanja 34,94 %.
Menteri Tito mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan APBD secara berkelanjutan. Ia berharap keberhasilan DIY dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain dalam mengelola APBD secara transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Capaian ini sekaligus menjadi semangat baru bagi Pemda DIY untuk terus menjaga momentum kinerja positif hingga akhir tahun anggaran. Selain itu juga memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Humas Pemda DIY
