Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo berfokus pada optimalisasi lahan negara di kawasan perkotaan, khususnya yang berada di bawah pengelolaan BUMN seperti perkeretaapian. Foto: Bint A A A
JAKARTA,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para jajaran menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil kembali lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo berfokus pada optimalisasi lahan negara di kawasan perkotaan, khususnya yang berada di bawah pengelolaan BUMN seperti perkeretaapian.
“Arahan beliau, bagaimana fokus di kota-kota, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun,” kata Maruarar usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Maruarar menyampaikan dalam dua hari terakhir dirinya bersama Direkur PT Kereta Api Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria meninjau langsung kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.
Selain di Jakarta, Maruarar juga melaporkan kepada Prabowo mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, serta lokasi lain yang terdapat lahan milik negara yang sangat potensial. Mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Maruarar mengatakan pihaknya bersama PT KAI mulai mempersiapkan pembangunan untuk perumahan rakyat. Berdasarkan laporan dari PT KAI dan Danantara, Maruarar mengungkapkan cukup banyak lahan milik negara di Bandung yang dikuasai pihak lain.
Ia menyebutkan sejumlah lokasi lahan milik negara yang dikuasai pihak lain. “Yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.
Mengenai siapa pihak lain yang menguasai tanah milik negara, menurut Maruarar kemungkinan masyarakat. Tetapi ia tidak merinci siapa. “Ya tentu bisa masyarakat,” pungkasnya.
