Jakarta,REDAKSI17.COM – Sejumlah ekonom memberikan tanggapan mengenai permintaan PDI Perjuangan agar rancangan awal Anggaran Pendapatan kemudian juga Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dibuat mengarah tanpa utang. Mereka menilai permintaan itu bukan mungkin dilakukan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menuturkan berdasarkan teori kebijakan fiskal, belanja negara memang harus didesain lebih besar banyak besar. Hal itu, kata dia, agar sektor perekonomian sanggup tambahan ekspansif.
“Menurut teori kebijakan fiskal, belanja pemerintah didorong tambahan tinggi banyak agar sektor sektor ekonomi lebih banyak lanjut ekspansif,” kata Esther ketika dihubungi, Rabu, (29/5/2024).
Meski demikian, Esther menilai belanja pemerintah yang dimaksud tetap harus mempertimbangkan beberapa orang aspek. Salah satunya adalah belanja harus diarahkan ke belanja pembangunan, bukan pengeluaran rutin.
“Namun yang dimaksud hal tersebut harus diperhatikan adalah belanja sebaiknya diarahkan lebih lanjut tinggi banyak ke belanja bangunan daripada belanja rutin,” kata dia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi lalu Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memberikan pendapat serupa. Dia mengatakan kalaupun pemerintah ingin menurunkan defisit, harus dijalankan secara bertahap.
“Kalau mau menurunkan defisit biasanya bertahap, kalau 2,9% tiba-tiba ke 0% sebenarnya besar sekali,” kata dia.
Telisa menilai penurunan defisit yang tersebut mendadak justru akan berdampak negatif bagi perekonomian. Dia menduga pemerintah baru tak ingin mengambil risiko itu.
“Dalam aturan pun, maksimum deficit to GDP itu 3%, kalaupun kita mau menurunkan harus bertahap, supaya fiskal kita lebih besar lanjut sustainable,” katanya.
Sebelumnya, sembilan fraksi partai kebijakan pemerintah dalam dalam DPR sudah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro lalu Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan yang mana disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang dimaksud dihelat pada Selasa, (28/5/2024).
Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan banyak catatan atas rancangan awal APBN yang digunakan hal itu akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP salah satunya memohonkan defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang digunakan dimaksud belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) lalu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi tidaklah sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang digunakan dimaksud belum merupakan RKP kemudian RPJMN program baru,” kata dia.
Oleh sebab itu, dia memohonkan belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia memohon APBN 2025 juga tidaklah mengalokasikan belanja modal yang mana berisi proyek-proyek dalam RKP lalu RPJMN.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin kemudian belum dialokasikan untuk belanja modal yang digunakan mana berisikan proyek-proyek RKP lalu RPJMN baru,” kata dia.
