Jakarta (23/10/2025) REDAKSI17.COM– Pemerintah Darerah (Pemda) DIY turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10). Pemda DIY diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, yang hadir langsung dalam kegiatan bertema “Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif.”
Munas kali ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah gubernur dari berbagai daerah serta tamu undangan lainnya. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang mewakili pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Wiyagus menegaskan APPSI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah pusat dalam menjaga integritas pemerintahan daerah. Menurutnya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Wiyagus menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah untuk menjaga integritas, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif, serta pemberantasan korupsi. Keempat aspek tersebut, ujarnya, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan profesional.
“Presiden Prabowo Subianto menyerukan bahwa setiap pemimpin harus menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ungkap Wiyagus.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik korupsi sebagai tantangan utama pembangunan nasional. Karena itu, baik aparatur pemerintah pusat maupun daerah wajib memastikan pengelolaan keuangan publik dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai prinsip integritas.
Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government menjadi langkah penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi. Inovasi digital diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Presiden telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk bekerja sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Wiyagus juga mengimbau APPSI agar semakin memperkuat peran sebagai wadah kolaborasi antarprovinsi. Organisasi ini diharapkan menjadi ruang sinergi dalam meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat otonomi, serta mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Selain itu, Kemendagri memberikan apresiasi kepada APPSI atas konsistensi dan komitmen dalam membangun kapasitas anggota. Melalui berbagai forum berbagi praktik terbaik (best practice), sosialisasi regulasi, dan kerja sama antardaerah, APPSI dinilai berhasil meningkatkan profesionalitas pemerintahan di tingkat provinsi.
Humas Pemda DIY
