Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kapanewon Saptosari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 pada Kamis, (22/1/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gunungkidul, jajaran Kepala OPD, serta Panewu Saptosari, Eka Prayitno, untuk membahas prioritas pembangunan di wilayah tersebut.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius dalam Musrenbang ini adalah data pendidikan di Kapanewon Saptosari, Panewu Saptosari Eka Prayitno memaparkan, berdasarkan data agregat Dukcapil, tercatat sebanyak 14.904 penduduk belum atau tidak sekolah.
“Selain pendidikan, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Di Kapanewon Saptosari, terdapat 7.942 kepala keluarga miskin dan 1.771 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.” papar Panewu Saptosari.
Ia juga mengatakan, berbagai program penanggulangan telah dijalankan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 3.014 keluarga, serta bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk 7.404 keluarga.
“Terkait infrastruktur pemukiman, kebutuhan akan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih tersebar di beberapa kalurahan, dengan usulan tertinggi berada di Kalurahan Monggol (108 unit) dan Kalurahan Kanigoro (91 unit).” ungkap Eka.
Panewu Saptosari, dalam paparannya juga menyoroti kondisi jalan kabupaten sepanjang 61,57 km di wilayahnya. Saat ini, terdapat sekitar 15,29 km jalan dalam kondisi rusak berat, termasuk jalur strategis menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngrenehan.
Di sektor ekonomi, Ia menyampaikan Saptosari memiliki potensi besar pada komoditas kelapa dan pariwisata pantai yang membentang sepanjang 12 km dengan 19 titik pantai, “Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah didorong untuk memberikan stimulan berupa bibit kelapa hibrida atau unggul, mengingat tingginya kebutuhan kelapa di destinasi wisata yang selama ini masih banyak dipasok dari luar daerah seperti Purworejo.” kata Panewu.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berharap Musrenbang ini tidak sekadar menjadi ritual atau seremoni tahunan. Ia menegaskan pentingnya sidang-sidang kelompok untuk menghasilkan rekomendasi yang kuat sehingga aspirasi masyarakat yang telah diidentifikasi oleh para Lurah benar-benar dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata.
“Saya meminta agar data terkait tingkat pendidikan tersebut segera di-breakdown lebih mendalam, khususnya untuk kategori usia 7 hingga 18 tahun, guna memastikan angka pasti anak yang putus sekolah.” ucap Bupati memberi arahan.
Langkah ini diambil agar intervensi pemerintah melalui program seperti “Geni seko Gunung” dapat tepat sasaran. Bupati menekankan bahwa penyebab putus sekolah sangat beragam, mulai dari kenakalan remaja hingga pernikahan dini yang berisiko pada lahirnya anak-anak stunting
Penanganan masalah pendidikan ini menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Saptosari.
