JAKARTA,REDAKSI17.COM : Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ananda Tohpati, menegaskan pentingnya keberpihakan nyata pada petani. Keberpihakan itu tidak hanya diukur dari capaian produksi semata, tetapi juga kesejahteraan petani. Hal itu disampaikan Ananda dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian (Mentan) Kabinet Indonesia Maju, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Sekali lagi, kami ingin menegaskan keberpihakan kepada para petani tidak hanya diukur dari capaian produksi semata. Kesejahteraan petani juga harus menjadi target yang dicapai Kementan,” ujar Ananda.
Setelah mendengarkan pemaparan Menteri Pertanian mengenai rencana kerja dan target tahun 2026, Fraksi Partai NasDem menilai sasaran produksi komoditas strategis masih dalam batas realistis. Namun, NasDem juga menyampaikan sejumlah catatan penting.
Salah satu sorotan utama terkait usulan penyesuaian pagu indikatif berupa tambahan anggaran sebesar Rp10,7 triliun untuk program cetak sawah dan pengembangan komoditas strategis. Kementan diketahui akan menaikkan target cetak sawah menjadi 300 ribu hektare pada 2026.
“Fraksi Partai NasDem meminta Kementan berhitung lebih matang, mengingat sampai akhir Juni 2025 realisasi cetak sawah baru 5% dari target 225 ribu hektare,” tegas Ananda.
Menurut NasDem, target cetak sawah 150 ribu hektare pada 2026 masih lebih realistis, melihat capaian semester pertama 2025 yang sangat kecil. Jangan sampai perencanaan yang tidak matang berdampak pada pemborosan.
Ananda menegaskan Fraksi NasDem juga mendukung langkah Kementan untuk mengembangkan 12 komoditas strategis, termasuk gandum dan bawang putih, yang selama ini masih diimpor. Meski demikian, Ananda mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara cermat dan berbasis kajian ekosistem.
“Kami mengharapkan agar rencana pengembangan komoditas tersebut harus terukur, mengingat topografi dan iklim Indonesia berbeda jauh dari habitat asli komoditas pertanian tersebut,” katanya.
Lebih jauh, kata dia, NasDem juga mengapresiasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Tebu dengan plafon hingga Rp500 juta. Kebijakan itu diharapkan mendorong peningkatan produktivitas tebu dalam negeri. Saat ini, produksi Gula Kristal Putih baru mencapai 2,46 juta ton, jauh di bawah kebutuhan nasional sebesar 8,1 juta ton.
“Rendemen tebu petani kita masih sekitar 7,42 persen. Ini masih jauh di bawah negara lain seperti Thailand, Brasil, dan Australia yang mencapai 11–14 persen. Rendemen tebu yang rendah pasti memperlambat capaian target swasembada gula nasional,” papar Ananda.
Legislator asal Dapil Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) itu mendorong rejuvenasi tebu secara intensif melalui penggunaan varietas unggul, perluasan kebun tebu modern, serta kebijakan harga yang stabil dan transparan.
Selain soal produksi, NasDem juga menyoroti belum adanya target Nilai Tukar Petani (NTP) secara spesifik dalam rencana kerja Kementan. Padahal, NTP selama ini menjadi indikator kesejahteraan petani.
“Kami mengapresiasi keberhasilan produksi beras yang ditujukan dengan cadangan beras pemerintah tertinggi dalam 57 tahun terakhir, serta produksi beras saat ini mencapai 24,96 juta ton. Nilai tukar petani bulan Juni 2025 juga mencapai 121,72,” kata Ananda.
Namun ia mengingatkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari 27,8 juta rumah tangga petani di Indonesia, hampir separuhnya, yakni 47,34% masih tergolong miskin.
“Sayangnya Kementan tidak memasukkan target NTP secara spesifik dalam rencana kerja tahun 2026, namun hanya memasukan target produksi. Fraksi Partai NasDem mendorong dimasukan NTP lebih dari 130 sebagai salah satu target Kementan tahun 2026 dan terus meningkat setiap tahunnya. Jangan sampai petani hanya jadi objek untuk pencapaian target produksi, namun kesejahteraan mereka terabaikan,” tegas Ananda.
Di akhir paparan, ia menekankan agar perencanaan program tahun depan dilakukan lebih matang dan tajam, sehingga tambahan anggaran tidak menjadi ruang pemborosan atau proyek politis semata.
