Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah menyiapkan dua opsi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak dua opsi tersebut, yakni private placement atau penempatan modal dari penjualan saham secara langsung dan Initial Public Offering (IPO) BEI.
Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan opsi tersebut masih dibahas. OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) juga masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait demutualisasi.
“Sekarang tentu sedang dalam proses perumusan untuk rancangan peraturan pemerintahnya. Tentu akan mengalami pembahasan dan konsultasi bersama Parlemen DPR dalam hal ini Komisi XI,” ungkap Hasan kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Pembahasan skema demutualisasi juga melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang akan merancang PP tersebut. Melalui demutualisasi, kepemilikan saham BEI menjadi terbuka, tidak hanya dipegang oleh Anggota Bursa (AB).
“Tentu opsi-opsi terkait tadi bagaimana kemudian membuat bentuk kelembagaan bursa efek yang saat ini mutual menjadi demutual, tentu menggunakan aksi korporasi yang memungkinkan untuk dilakukannya penawaran kepada pemegang saham lain,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, dua opsi demutualisasi BEI awalnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Demutualisasi ini disebut bagian dari reformasi pasar modal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sektor keuangan, khususnya pasar modal, perlu di reform dan salah satu adalah demutualisasi Bursa. Ini akan disiapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demutualisasi Bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement, yang kedua bisa dengan IPO. Nanti itu bisa secara teknis dibahas,” jelasnya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
