Yogyakarta (25/04/2025) REDAKSI17.COM – Indonesia tidak hanya luas, namun memiliki keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerah. Namun, kekayaan ini tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan.
Asisten Setda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Sugeng Purwanto, menyampaikan hal demikian saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025. DIY menggelar upacara peringatan tersebut di Lapangan Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Jumat (25/04), dengan diikuti oleh ASN Pemda DIY.
Melalui tema ‘Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045’, pemerintah menegaskan, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045.
“Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia,” ungkapya.
Sugeng juga meminta seluruh komponen Pemda DIY, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan Indonesia Emas. Ada beberapa hal strategis untuk mengharmoniskan langkah pada tataran implementasi. Hal strategis tersebut adalah diantaranya upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengoptimalkan lahan pertanian dan. Lalu ada upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan.
“Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan,’ jelasnya.
Selanjutnya, ada langkah pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. Ada pula langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas. Kemudian, mengembangkan kewirausahaan melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal.
Ada langkah peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik. Kemudian ada upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat.
“Upaya selanjutnya adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum, menjadi upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan tidak mudah. Namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semua tantangan akan bisa dihadapi. Perlu diperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah.
Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional, memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tuturnya.
Harus ada peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa; peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif; dan Ketiga, Penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
“Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” tutupnya.
Humas Pemda DIY
