Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan efektivitas belanja daerah melalui penerapan paradigma money follow program dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, Pemkot Yogya optimistis APBD 2026 dapat menjadi instrumen transformasi pembangunan yang lebih akuntabel, berdampak nyata, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang berhasil terealisasi sesuai target. Ia mengungkapkan rasa syukur karena PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp1 triliun dan kemudian direvisi menjadi Rp952 miliar karena kekhawatiran tidak tercapai, justru mampu direalisasikan dengan baik.
“Alhamdulillah tercapai. Cukup menggembirakan. Tentu kami terima kasih kepada BPKAD dan jajaran dan juga bapak ibu semuanya untuk semua terlibat sampai di pamong praja pun semua terlibat, sampai di kelurahan semua terlibat. Kami mengucapkan terima kasih, bersyukur Alhamdulillah ternyata Allah yang memberikan rejeki ya kepada kita semuanya,” ujar Hasto dalam rapat pimpinan di Ruang Bima, Balai Kota Yogyakarta, Senin (5/1).
Rapat Pimpinan, Senin (5/1)
Hasto menekankan bahwa capaian PAD harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan berorientasi hasil. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih awal, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan tidak menunda pekerjaan yang sudah bisa disiapkan sejak sebelum tahun anggaran berjalan.
“Kalau bisa dikerjakan di awal, kerjakan di awal. Jangan menunggu Januari baru mulai. Dengan arus kas yang relatif aman, kita harus lebih gesit agar program-program yang menyentuh masyarakat bisa segera dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam konteks money follow program, Hasto menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.
Sejalan dengan arahan Wali Kota, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono memaparkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,832 triliun. Pada struktur APBD 2025, proporsi PAD tercatat telah melampaui pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Yogyakarta semakin meningkat. Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD, disusul lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelas Agus.
Diskusi saat rapat pimpinan
Agus menegaskan bahwa perubahan paradigma dari money follow function menjadi money follow program menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan money follow program, anggaran difokuskan pada program prioritas dan dampak yang ingin dicapai, bukan semata pada institusi. Pendekatan ini menuntut integrasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar belanja lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa paradigma tersebut sejalan dengan RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025, dengan visi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan beradab. Tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan sebagai Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta.
