JAKARTA,REDAKSI17.COM – Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebut, deklarasi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), sebagai upaya untuk mengawal pemilu benar-benar digelar secara berintegritas.
“Kita mendeklarasikan terkait dengan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat yang memang intinya adalah bahwa dalam konteks sebagaimana membangun gerakan kedaulatan suara rakyat, kata Ferry saat ditemui seusai acara deklarasi Sekber GKSR, Sabtu (22/11/2025).
‘’Kita ingin ikut serta untuk mengawal proses pemilu itu dengan betul-betul berintegritas dan itu mengawal proses yang memang betul menjadi bagian dari kedaulatan suara rakyat itu sendiri, itu yang menjadi poin yang sangat penting dan sentral dalam aktivitas itu,”lanjutnya.
GKSR memiliki empat isu utama yang akan diperjuangkan selama empat tahun mendatang. Salah satunya perihal parliamentary threshold menjadi satu persen. Menurut Ferry, hal itu sejalan dengan diskusi yang selama ini dilakukan Partai Perindo.
“Saya pikir hasil diskusi kami di partai perindo memang mengarahkan ke arah sana karena elektoral number partai politik yang memang ada mengarah kepada satu persen ketika kita melihat konversi dari 17,3 juta suara yang tidak digunakan,” ujarnya.
“Jadi saya pikir wajar ketika kita mengusulkan satu persen dan ini juga menjadi bahan juga bagi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR untuk mengkaji lebih lanjut sebagaimana suara rakyat itu betul-betul terakomodir menjadi suara dan menjadi kursi yang akhirnya tidak terbuang sia-sia, itu yang menjadi poin yang sangat penting sekali,” lanjutnya.
Dia juga menyinggung isu utama GKSR terkait verifikasi parpol peserta pemilu. Ia setuju dengan parpol non-parlemen pemilu 2024 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual, cukup dengan verifikasi administrasi.
‘’Verifikasi faktual dan administrasi diperuntukkan parpol yang baru. Disitulah sisi adil dan setara sisi kedaulatan rakyat yang memang harus dijaga,”pungkasnya.
Sekadar informasi, Sekber GKSR ini diinisiasi oleh delapan partai politik non-parlemen, yakni Partai Perindo, PPP, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN, PBB, Partai Buruh, dan Partai Berkarya.
