Home / Daerah / Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Gunungkidul Luncurkan Pemasangan Stiker Keluarga Miskin

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Gunungkidul Luncurkan Pemasangan Stiker Keluarga Miskin

Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan berbasis data. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pemasangan stiker keluarga miskin/prasejahtera bagi para penerima bantuan sosial.

Launching pemasangan stiker tersebut digelar pada Kamis, (11/12), dimulai di salah satu rumah warga penerima bantuan, yang bertempat di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk. Bersama Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, stiker dipasang oleh tim gabungan yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, operator desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kegiatan ini diilhami oleh banyaknya keluhan warga yang merasa miskin tetapi tidak menerima bantuan. Sehingga perlu dipastikan bantuan tepat sasaran dan warga mengetahui status penerima bantuan mereka. Nah, ini (pemasangan stiker keluarga miskin/prasejahtera) tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga masyarakat itu memang menerima haknya dan juga tidak boleh menerima haknya,” jelas Bupati Endah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Endah menyoroti penyalahgunaan bantuan sosial dan menyebut bahwa se-DIY, penerima bantuan sosial di Gunungkidul merupakan yang terbanyak dihentikan dari pusat karena disalahgunakan untuk judi online. Bupati Endah menekankan, penggunaan bantuan untuk judi termasuk bagian dari korupsi dan menyalahgunakan uang negara. Hal ini menjadi perhatian serius Forkopimda khususnya Kapolres dan Kajari.

Selain itu, Bupati Endah juga memberikan peringatan keras kepada penerima manfaat. “Jika ditempel kemudian dilepas karena merasa malu maka dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri,” ucap Bupati Endah.

Pun, jika stiker dipindahkan ke dalam rumah karena malu, penerima tersebut dianggap mengundurkan diri. Hal ini harus disepakati sejak awal agar yang bersangkutan tidak beralasan tidak tahu.

Menurut Bupati Endah, ukuran kemiskinan tidak didasarkan pada kepemilikan kendaraan atau rumah yang diperoleh karena hutang bank atau angsuran. Untuk itu, ia berpesan bahwa semangat kebersamaan dan kerja kolektif, gotong-royong, sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat, dengan menyatakan bahwa kunci kemiskinan adalah kemalasan dan kebodohan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial P3A, Markus Tri Munarja secara rinci menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan identitas yang jelas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mendapatkan prioritas dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Tujuan pemasangan stiker adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa KPM penerima bantuan tepat sasaran, meningkatkan kejelasan informasi publik, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial,” papar Markus.

Disebutkan Markus, pelaksanaan kegiatan berdasar pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pemasangan Stiker Keluarga Miskin/Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial. “Pemasangan stiker ini adalah salah satu metode identifikasi masalah dan memberikan kejelasan titik asesmen KPM dalam rangka ketepatan sasaran,” imbuh Markus.

Markus mengatakan, pemasangan stiker pun dilakukan secara serentak oleh tim gabungan di seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. “Untuk tahap pertama pemasangan stiker ini, sasaran yang ditetapkan adalah 65 KPM per kelurahan, atau sekitar 9.360 KPM di seluruh Kabupaten Gunungkidul,” sebut Markus.

Selain program stiker, Pemkab Gunungkidul juga menyalurkan bantuan bedah rumah untuk 7 keluarga miskin, dengan nilai masing-masing mencapai Rp50 juta. Di mana bantuan bedah rumah diminta dilakukan secara paripurna oleh Dinas Sosial, terutama bagi keluarga miskin ekstrem yang tidak memiliki daya untuk swadaya, sehingga pemerintah membangunkan 100%.

“Pemantauan dan pengawasan pemasangan stiker menjadi tanggung jawab bersama Lurah, SDM MPKH, Babinsa, Babinkamtibmas, Dukuh, RT, RW, dan masyarakat. Kegiatan ini ditekankan sebagai bagian dari kolaborasi sebagai budaya pemerintahan yang baik, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul,” terang Markus.

Humas Pemda DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *