Jakarta,REDAKSI17.COM – PDI Perjuangan menyatakan ingin defisit Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan tanggapannya.
Dia mengatakan jawaban pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi di dalam tempat DPR akan disampaikan pekan depan.
“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” kata Sri Mulyani di tempat tempat kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu, dikutip Sabtu (15/6/2024).
Sebelumnya, sembilan fraksi partai kebijakan pemerintah pada tempat DPR sudah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro lalu Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi hal yang disebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang mana dihelat hari ini.
Mendapatkan kesempatan pertama berbicara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa jumlah total catatan atas rancangan awal APBN yang tersebut akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP salah satunya memohonkan defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tiada sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang dimaksud itu belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) juga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi tak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang dimaksud yang belum merupakan RKP lalu RPJMN program baru,” kata dia.
Oleh oleh sebab itu itu, dia memohonkan belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia mengajukan permohonan APBN 2025 juga bukan ada mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP kemudian RPJMN.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin serta belum dialokasikan untuk belanja modal yang dimaksud digunakan berisikan proyek-proyek RKP kemudian RPJMN baru,” kata dia.
Selain PDIP, 8 fraksi lainnya juga sudah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF yang dimaksud mana sudah disampaikan oleh pemerintah. Mayoritas fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya. Setelah 9 fraksi menyampaikan pandangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat akan dilanjutkan dengan rencana mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di tempat tempat DPR yang dimaksud akan digelar pada 4 Juni 2024.
