Yogyakarta (09/11/2025) REDAKSI17.COM – Dorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti, Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadirkan program inovatif Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini tidak hanya membuka peluang kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi UMKM, kontraktor, dan pengembang lokal untuk tumbuh bersama.
Dalam dialognya, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan mendorong para pelaku usaha, khususnya UMKM dan kontraktor di DIY, untuk memanfaatkan peluang yang terbuka melalui program perumahan nasional. Hal tersebut disampaikan Sri Paduka pada sosialisasi kredit program perumahan (KPP) dan FLPP yang digelar di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (09/11).
“Saya berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder pengusaha, UMKM, kontraktor, dan pelaku usaha lainnya agar bersama berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat. Apalagi program ini sudah dicatat dan didokumentasikan, sehingga bisa ditindaklanjuti untuk hasil nyata di lapangan,” ujar Sri Paduka.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi bagian dari visi besar Presiden dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut, program pembangunan tiga juta rumah bukan sekadar target angka, melainkan komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan hunian layak dan kehidupan yang lebih sejahtera.
“Program ini mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap rakyat. Di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian pembangunan rumah subsidi meningkat hampir dua kali lipat dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit per tahun. Sementara program renovasi rumah naik dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit. Ini bukti nyata kerja keras pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat,” jelas Qodari.
Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kegiatan sosialisasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Program KPP dan FLPP bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita wujudkan Yogyakarta yang semakin layak huni, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Maruarar.
Dari sektor keuangan, Director Commercial Banking BTN, Hermita, menuturkan bahwa sektor properti memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi nasional karena melibatkan lebih dari 180 industri turunan, mulai dari bahan bangunan hingga jasa keuangan dan logistik. “Pemerintah percaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat dipacu dari sektor properti. Ketika sektor ini bergerak, maka ribuan pelaku UMKM dan tenaga kerja ikut terdorong. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan,” tegas Hermita.
HUMAS PEMDA DIY
