Yogyakarta (02/05/2025) REDAKSI17.COM – Pemda DIY menunjukkan kepemimpinan progresif dalam tata kelola pemerintahan terbuka (Open Government). Dalam kunjungan resmi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedhong Pracimasana, pada Jumat (02/05) pagi, Pemda DIY memaparkan aksi nyata keterbukaan birokrasi yang tak sekadar administratif, tetapi menyatu dalam jantung pelayanan publik yang transparan, inklusif dan partisipatif.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa keterbukaan bukan hanya jargon, melainkan sistem yang hidup dalam praktik. DIY telah resmi menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP) Lokal sejak 16 April 2024, bersama 55 daerah lainnya di seluruh dunia.
Sebagai bentuk bukti komitmen, Pemda DIY menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP dalam acara Rakordal Triwulan I pada 7 Mei 2024. “Deklarasi kesiapan kami sampaikan sendiri pada 7 Mei 2024, komitmen ini bukan simbol, tapi menjelma dalam serangkaian aksi nyata di lapangan. Dan pada bulan Februari 2025 kemarin, komitmen OGP Pemda DIY diterima dan dipublikasikan oleh OGP Global pada laman www.opengovpartnership.org,” ujar Beny.
Salah satu pencapaian kunci adalah digitalisasi pelayanan publik hingga ke tingkat kalurahan. “Semua kelurahan terhubung jaringan fiber optik 24 jam, serta di papan nama kelurahan ada barcode bahwa siapa saja bisa akses data pelayanan, bahkan tahu lurahnya ada di tempat atau tidak,” ungkap Beny.
Sebagai daerah rawan bencana, Sekda DIY juga menyinggung pentingnya membangun kesadaran kolektif melalui pendidikan kebencanaan. “Kami mengembangkan sistem informasi berbasis wilayah pendidikan bencana di sekolah, hingga pelibatan aktif dari kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana,” tambahnya.
Kunjungan BKSAP DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Mardani Ali Sera, mempertegas bahwa kunjungan ke DIY bertujuan untuk belajar satu sama lain dalam mengembangkan OGP. “Kami ke sini bukan untuk evaluasi, tapi belajar. Jogja salah satu yang paling rapi dengan rencana aksinya yang luar biasa,” kata Mardani dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa semangat OGP adalah kolaborasi, bukan komando. “Open government ini kelebihannya bukan top-down tapi co-creation. Jadi tidak bisa sendirian, makanya posisi pemerintah pusat dengan Jogja beserta daerah lainnya itu sama,” tegas Ketua BKSAP itu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kepala OPD terkait. Hadir pula beberapa anggota BKSAP DPR RI, di antaranya Irine Yusiana Roba Putri, Muhammad Sohibul Iman, Dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, Dr. H. Musa Rajekshah, dan Sigit Purnomo Said alias Pasha.
HUMAS PEMDA DIY
