Home / Nasional / Pemerintah Jokowi Mau Ubah Harga Gabah, Petani Usul Naik Jadi Rp7.000

Pemerintah Jokowi Mau Ubah Harga Gabah, Petani Usul Naik Jadi Rp7.000

Pemerintah Jokowi Mau Ubah Harga Gabah, Petani Usul Naik Jadi Rp7.000

Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah tengah mewacanakan revisi Peraturan Badan Pangan Nasional No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan juga juga Rafaksi Harga Gabah juga Beras. Kemarin, Senin (22/4/2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun sudah pernah menggelar rapat perdana mendiskusikan biaya gabah pada tingkat petani.

Seperti diketahui, dalam aturan yang tersebut diterbitkan 30 Maret 2023 itu, nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg pada tingkat petani dan juga juga dalam tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Lalu tarif gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg dalam tingkat penggilingan serta juga pada gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg. Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di tempat dalam gudang Bulog.

HPP ini digunakan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan produksi dalam dalam negeri. Dan biasanya berpengaruh juga juga menjadi acuan bagi pasar.

“Ada kecenderungan tarif GKP menurun, saat ini rata-rata sudah Rp5.848 per kg. Ini harus didiskusikan kembali. Dan siang hari ini juga, kami akan review kembali nilai GKP ini, juga beras juga agar terjaga dengan baik di area tempat tingkat produsen. Kita harapkan dapat dikendalikan dengan baik, sehingga inflasi dapat jadi terjaga, sekaligus kewajaran nilai jual pada produsen juga konsumen terjaga,” kata Deputi bidang Ketersediaan juga juga Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, Senin (22/4/2024).

Saat dikonfirmasi lanjut, Ketut mengatakan, dalam rapat review itu, pihaknya mendengar masukan dari para pihak terkait. Meski, imbuh dia, rapat itu belum dapat disebut sebagai dimulainya proses revisi HPP tahun 2023.

“Kami rapat mendengar masukan dari stakeholder terkait. Baik dari HKTI, KTNA, Perpadi, Kementan (Kementerian Pertanian), Pemda, BPS, juga dari akademisi terkait struktur nilai gabah dalam tingkat petani, penggilingan maupun beras dalam tingkat konsumen,” katanya.

“Belum (proses revisi). Masih kami diskusikan,” tambahnya.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengungkapkan, rapat pembahasan rencana revisi HPP gabah – beras dijalani di area dalam hotel seputaran Cilandak, Jakarta Selatan. Rapat hal itu berlangsung sejak pagi hingga siang hari sekitar pukul 09.00-13.00 WIB, dipimpin langsung oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

“Dalam rapat itu kami mengajukan usulan kenaikan HPP menjadi Rp7.000 per kg. Dengan begitu baru petani dapat menikmati keuntungan sekitar 25%. Karena, biaya produksi saat ini pun sudah Rp6.000 per kg GKP. Sementara, hari-hari ini, kondisi beras cukup memprihatinkan. Harga gabah sudah turun, juga dapat dibilang bulan depan sudah akhir musim panen raya,” kata Agus kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, fleksibilitas HPP yang diberlakukan pemerintah untuk musim panen kali ini tak cukup membantu menahan penurunan tarif gabah di area dalam tingkat petani.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan tarif jual beli gabah/ beras yang dimaksud yang disebut sanggup digunakan Bulog saat menyerap produksi petani pada tempat dalam negeri. Kenaikan nilai tukar jual beli itu diharapkan bisa saja belaka menopang Bulog dalam menyerap produksi petani.

gkp

Keputusan itu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah serta Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.

Dengan fleksibilitas itu, harga GKP pada tingkat petani yang tersebut mana dalam aturan HPP sebelumnya Rp5.000 per kilogram (kg) naik menjadi Rp6.000 per kg. Lalu tarif GKG di gudang Bulog yang mana dimaksud sebelumnya Rp6.300 per kg naik menjadi Rp7.400 per kg. Sementara, HPP beras di tempat dalam gudang Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, juga butir menir maksimal 2 persen yang yang disebut sebelumnya Rp 9.950 per kg naik menjadi Rp 11.000 per kg.

“Meski ada fleksibilitas HPP, nilai tukar di tempat dalam lapangan tak sesuai. Ada gabah yang dimaksud harganya Rp4.500. Kualitas gabah jadi pembenaran. Padahal, namanya GKP ya kadar airnya tinggi, dapat lebih banyak lanjut 12-14%. Apalagi kalau panennya musim hujan. Karena itu, kami mengusulkan HPP ditetapkan HPP baru. Mengingat biaya jual pokok produksi yang mana sekarang ini sudah naik ke Rp7.000 per kg GKP,” papar Agus.

Menurut Agus, dalam rapat hal itu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi  mengungkapkan, pemerintah mempunyai 3 opsi terkait nilai gabah petani.

“Pada prinsipnya pemerintah setuju (merevisi aturan HPP). Kepala Bapanas mengatakan ada 3 opsi. Pertama, fleksibilitas HPP gabah kemudian beras diperpanjang masa waktunya. Untuk mengupayakan penyerapan padi petani oleh sebab itu dalam lapangan masih ada yang tersebut belum terserap,” katanya.

“Kedua, merevisi HPP atau menyebabkan HPP baru. Jadi bukan fleksibilitas tarif jual tapi HPP baru,” tambahnya.

Opsi ketiga, kata Agus, pemerintah dapat jadi cuma menaikkan fleksibilitas HPP gabah juga beras.

“Juga yang dimaksud mana jadi poin kami adalah mengenai standar kualitas gabah. Karena dalam area lapangan ada pembenaran mengenai kualitas kadar air, sehingga harganya di dalam tempat bawah fleksibilitas. Nah ini perlu ditetapkan pemerintah seperti apa standardnya,” pungkas Agus.

Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras juga HET Beras. (Dok. SPI)Foto: Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras serta HET Beras. (Dok. SPI)
Rapat Badan Pangan Nasional tentang Reviu HPP Gabah & Beras serta juga HET Beras. (Dok. SPI)

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan revisi HPP gabah serta beras yang mana baru. Seiring dengan itu, pihaknya akan tetap mengimplementasikan fleksibilitas HPP gabah lalu beras bagi Bulog yang digunakan dimaksud termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024 sampai dengan 30 Juni 2024 mendatang.

“Fleksibilitas HPP (gabah kemudian beras) sampai Juni. Tapi sekarang sambil on going (berjalan) pembahasan untuk revisi HPP gabah serta beras,” ujarnya kepada wartawan pada kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).


Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *