Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah resmi menerapkan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), efisiensi anggaran perjalanan dinas, hingga pengaturan pembelian BBM subsidi.
Pemerintah menyebut kebijakan ini diambil di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai stabil dan kuat, serta stok BBM yang aman dan kondisi fiskal negara yang tetap terjaga. Situasi global saat ini juga disebut menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian pemakaian energi secara wajar dan bijak.
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH nasional bagi ASN satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Sementara itu, sektor swasta juga dianjurkan untuk mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat digitalisasi, serta mengurangi mobilitas masyarakat.
Meski demikian, sejumlah sektor tetap bekerja normal dari kantor atau work from office (WFO). Sektor tersebut antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri dan produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap beroperasi normal. Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga tetap dilakukan secara tatap muka seperti biasa.
Pemerintah juga melakukan efisiensi besar-besaran pada anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sedangkan perjalanan dinas luar negeri dikurangi hingga 70 persen. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas juga akan dibatasi dan pegawai didorong menggunakan transportasi publik.
Dalam kebijakan ini, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun yang akan dialihkan ke berbagai program prioritas, termasuk program pemulihan di wilayah Sumatera.
Sementara itu, untuk pembelian BBM subsidi, masyarakat diwajibkan menggunakan barcode aplikasi MyPertamina dengan pembelian maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non-angkutan umum. Pemerintah juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami perubahan.
Pada program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menetapkan pelaksanaan fokus lima hari dalam seminggu, kecuali untuk kelompok tertentu seperti asrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dari kebijakan ini, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi anggaran mencapai Rp20 triliun.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap tenang dan produktif serta mendukung langkah transformasi budaya kerja dan efisiensi energi tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi yang ada.
