Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Kehadiran pemerintah yang akrab dan terbuka bagi rakyat menjadi fokus Pemkab Kulon Progo. Semangat tersebut dipertegas melalui Rapat Koordinasi Reformasi Kalurahan dan Optimalisasi Kehumasan yang laksanakan di Aula Adikarta, kompleks Pemkab Kulon Progo Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Staf Ahli, Sekretariat DPRD Kulon Progo, Jajaran pejabat pemerintah daerah, Kepala OPD, Panewu, Lurah, serta unsur kehumasan se-Kabupaten Kulon Progo. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan sekaligus meningkatkan peran kehumasan di lingkungan Pemkab.
Rapat koordinasi ini membahas strategi reformasi kalurahan, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dana desa, hingga penguatan peran masyarakat dalam pembangunan. Sementara bidang kehumasan diarahkan untuk menyajikan informasi yang akurat, membangun citra positif, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKal Dalduk KB) Kabupaten Kulon Progo, Muhadi, menyampaikan laporan singkat terkait pelaksanaan rapat koordinasi yang mengusung dua agenda utama, yakni reformasi kalurahan dan optimalisasi kehumasan, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan.
Dalam laporannya, Muhadi menguraikan sejumlah pokok penting yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, mengenai pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kalurahan. Kedua, terkait peningkatan pelayanan publik prima. Ketiga, mengenai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan. Keempat, tentang optimalisasi kehumasan.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari Pemda DIY terkait pemanfaatan BKK Dana Keistimewaan serta dukungan terhadap program Koperasi Kalurahan Merah Putih sedangkan optimalisasi kehumasan menghadirkan 2 narasumber dari akademisi UGM dan Binus University Jakarta.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan, serta meningkatkan kualitas kehumasan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat,” ujar Muhadi.
Dalam sambutannya, H. Ambar Purwoko menyampaikan bahwa reformasi kalurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, reformasi bukan hanya perubahan kecil, melainkan sebuah transformasi besar yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Kabupaten Kulon Progo ibarat sebuah kanvas yang masih abu-abu. Bagaimana kita mewarnainya, bergantung pada komitmen kita semua. Saya berharap pena perubahan itu lahir dari Bapak dan Ibu sekalian demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ambar juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah, lurah, dan jajaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjalankan amanah tanpa kepentingan pribadi. Semua langkah dan kebijakan ditujukan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Ambar menyoroti pentingnya peran kehumasan pemerintah sebagai corong informasi. Humas merupakan jembatan komunikasi yang menyampaikan program dan capaian pembangunan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan optimal, transparan, dan komunikatif.
Ambar berharap momentum rapat koordinasi ini menjadi pijakan awal terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo, Dr. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M., menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja pemerintahan kalurahan harus dimulai dari kesadaran untuk berubah.
“Keraslah pada diri, agar dunia menjadi lunak kepada kita. Jika kita berdisiplin, terarah, dan mau berbenah, maka hasilnya akan maksimal. Tapi jika kita enggan berubah, maka yang kita peroleh juga tidak akan optimal,” ungkapnya.
Menurut Agung, tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip terencana, teratur, dan terukur. Tiga hal tersebut menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Kalau ini bisa kita jalankan bersama, insyaallah Kulon Progo akan semakin baik,” ujarnya.
Agung juga menekankan peran penting kehumasan. Menurutnya, humas adalah jembatan informasi sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Masyarakat berhak bertanya kepada kita, dan kita wajib melayani dengan sebaik-baiknya. Informasi adalah hak rakyat. Humas ibarat dirigen yang mengatur irama komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat bisa mengikuti seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pengusulan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Dengan begitu, pembangunan benar-benar berangkat dari warga dan kembali untuk warga.
Lebih jauh, Agung menegaskan bahwa reformasi kalurahan harus menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Kulon Progo. Tujuannya antara lain mengurangi jumlah keluarga miskin, meningkatkan kualitas layanan publik, menekan angka stunting serta meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong meningkatnya pendapatan asli kalurahan.
“Semua ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi wujud nyata komitmen kita untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kulon Progo,” pungkas Agung.
Dengan rapat koordinasi ini, Pemkab berharap tercipta sinergi yang lebih erat antara pemerintah kalurahan dan daerah, sehingga visi Kulon Progo yang maju, sejahtera, dan berkeadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
