Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan Data GeoTaktis, sebuah sistem data terintegrasi yang menggabungkan data sektoral dengan data kependudukan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan wilayah. Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo didampingi Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/10).

Sistem GeoTaktis merupakan inovasi Pemkot Yogyakarta dalam mengembangkan tata kelola data pembangunan yang lebih akurat, dinamis, dan berdaya guna. Sistem ini dikembangkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) selaku Wali Data Kota Yogyakarta, serta dimoderatori oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil).

Hasto Wardoyo menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan data secara tepat dan berkelanjutan agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat di tingkat pemerintah maupun masyarakat.

“Kalau saya sebagai dokter, data itu sama seperti diagnosis. Sedangkan program itu sama dengan terapi. Kalau data saja tidak punya, apalagi data real-time tidak ada, itu sama seperti dokter yang tidak tahu diagnosis pasiennya. Bagaimana mau mengobati?” ujarnya.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta meresmikan GeoTaktis

Melalui data geospasial yang kini dikembangkan, Hasto menilai Pemerintah Kota Yogyakarta telah selangkah lebih maju. Ia menyebut, role data yang sudah dimiliki saat ini tergolong bagus dan perlu terus dilatih agar semakin terampil dalam menginterpretasikan dan meng-overlay data dari berbagai sumber.

“Datanya sudah bagus, hanya saja mereka perlu dilatih agar bisa menjelaskannya dengan sederhana. Saya minta nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, misalnya potret satelit yang menunjukkan gambar rumah-rumah. Setiap rumah bisa diklik, lalu muncul datanya  nama kepala keluarga, alamat, dan keterangan lainnya,” ungkapnya.

Hasto mencontohkan pemanfaatan data tersebut dalam program penanganan stunting. Data anak stunting dapat di-overlay dengan data kondisi rumah, jamban, atau tingkat kesejahteraan keluarga, sehingga dapat diketahui secara spesifik intervensi yang dibutuhkan.

“Misalnya dari 90 anak stunting, ternyata ada 5 keluarga yang belum punya jamban sehat. Maka fokusnya kita ke 5 keluarga itu dulu. Jadi jelas, terarah, dan cepat,” terang Hasto.

Hasto juga menekankan pentingnya menjaga validitas data agar selalu hidup dan tidak sekadar menjadi arsip yang tidak dimanfaatkan.

“Kalau data mati itu, berarti tidak bisa dihubungkan dengan masalah di lapangan, atau datanya bagus tapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Menurutnya, kesalahan dalam menafsirkan data bisa berakibat fatal, sehingga perlu kehati-hatian dalam membaca dan mengolah data. “Kita tidak boleh menyesuaikan data dengan logika sendiri. Harus hati-hati, karena kalau salah menafsir, hasilnya bisa keliru,” ujarnya mengingatkan.

Launching GeoTaktis dilaksanakan di Yudistira Balai Kota Yogya, Senin (6/10)

Hasto juga mendorong para pengelola data di setiap perangkat daerah untuk terus berlatih meng-overlay antar variabel agar analisis bisa dilakukan cepat dan efisien. Ia menambahkan, kemampuan membaca data mikro dan data kontinu sangat penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih presisi, termasuk melalui pembagian desil.

“Kalau kita punya data mikro dan data kontinu seperti penghasilan, kita bisa bikin desil, dari desil 1 sampai 10. Jadi nanti masyarakat bisa tahu, masuk desil berapa. Yang menentukan desil itu kan dari data kontinu,” jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menjelaskan bahwa Geotaktis merupakan salah satu inovasi dalam platform BIJAK yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data spasial dan kependudukan. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman https://bijak.jogjakota.go.id/.

“Geotaktis merupakan bagian dari Business Intelligent untuk Kebijakan Kota Yogyakarta. Melalui sistem ini, data sektoral dioverlay dengan data kependudukan yang terdiri dari data penduduk dan data keluarga, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan,” terang Septi.

 

Lebih lanjut, Septi menjelaskan bahwa dalam sistem BIJAK juga terdapat komponen lain bernama Biotaktis, yaitu penyajian data bio-spasial penduduk berisiko. Penduduk berisiko ini diidentifikasi berdasarkan data kependudukan dengan berbagai atribut dari keluarga berisiko, yakni keluarga yang memiliki faktor-faktor risiko yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan anggotanya, baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

“Keluarga berisiko perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah munculnya masalah kesehatan seperti stunting. Dengan identifikasi dan penanganan yang tepat, mereka dapat dibimbing untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Melalui Biotaktis, data dari berbagai sektor diolah menjadi wawasan taktis yang dapat dimanfaatkan untuk identifikasi, analisis, serta pengambilan kebijakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Biotaktis menampilkan data penduduk berisiko dalam bentuk peta spasial hingga ke tingkat kemantren, kelurahan, RT/RW, bahkan titik koordinat individu, lengkap dengan data agregat untuk analisis makro.

Selain data agregat, sistem Geotaktis juga menyediakan data By Name By Address atau BNBA, yang hanya dapat diakses oleh pimpinan untuk kebutuhan pengambilan keputusan strategis.

Septi menambahkan, pengembangan Geotaktis merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kolaborasi tersebut melibatkan Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DLH, serta BKAD.

 

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menegaskan bahwa pemanfaatan data tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Karena bersinggungan dengan regulasi informasi publik, setiap sektor yang mengakses atau menggunakan data wajib memiliki perjanjian kerja sama dan non-disclosure agreement (NDA) untuk menjamin akuntabilitas pemanfaatannya.

“Dengan demikian, jelas siapa yang memanfaatkan data dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Tiga aspek penting dalam digitalisasi data ini adalah integrasi data, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas pemanfaatan data,” pungkasnya.