Sleman,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meraih prestasi membanggakan di bidang tata kelola pemerintahan. Kali ini untuk kedua kalinya berhasil mencapai 5 besar Kota Terbaik se-Indonesia Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DGTI) Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima pada Kamis (18/9/2025) di Auditorium MM UGM oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, mewakili Wali Kota Yogyakarta. Ia menyampaikan apresiasi ini menjadi momentum refleksi sekaligus evaluasi bagi Pemkot dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan hanya bentuk pengakuan, tapi juga pengingat apakah kami sudah berada di jalur yang tepat, juga agar terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Trihastono menambahkan, penghargaan GM-DGTI menjadi motivasi Pemkot Yogyakarta untuk memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Jogja Smart Service atau JSS sebagai super apps dikembangkan Pemkot untuk mempermudah akses pelayanan publik, mewujudkan transformasi digital pemerintahan, menghadirkan birokrasi yang transparan, efisien, dan terintegrasi. Sampai saat ini JSS mengintegrasikan 225 layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pembayaran pajak daerah, hingga layanan aduan masyarakat, sehingga warga dapat mengakses berbagai kebutuhan hanya melalui satu platform digital,” tambahnya.
Ketua Tim Peneliti GM-DGTI Profesor Syaiful Ali menjelaskan, penghargaan GM-DGTI diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menilai implementasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Penilaian diukur berdasarkan tujuh pilar utama yaitu tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berpusat pada pengguna serta keamanan siber dan privasi,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia Nezar Patria mengapresiasi GM-DGTI sebagai salah satu panduan evaluasi implementasi transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten.
“Tranaformasi digital juga berkaitan dengan bagaimana adopsi teknologi digital untuk layanan publik di struktur pemerintahan tidak hanya pada level atas, tapi justru lebih bawah lagi di kecamatan, kelurahan maupun desa. Sehingga masyarakat secara menyeluruh mampu menerima manfaat dan dampak atas transformasi digital tata kelola pemerintahan,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan tujuh pilar GM-DGTI dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif, cepat, dan akurat, serta mampu beragam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.
