UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta terus memperkuat program ketahanan kebakaran berbasis wilayah pada 2026. Salah satu fokus utama adalah penguatan program Satu RT Satu alat pemadam api ringan (APAR) serta konsolidasi relawan kebakaran di tingkat kelurahan.
Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta Taokhid menyampaikan, secara umum konsep penguatan ketahanan kebakaran tahun ini masih melanjutkan strategi tahun sebelumnya.
Penekanan diberikan pada penguatan kelembagaan relawan kebakaran di setiap kelurahan agar lebih terkonsolidasi, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi peran.
“Penguatan kita fokus di wilayah. Program pencegahan seperti penyuluhan, edukasi, sosialisasi, simulasi, hingga konsolidasi dengan para pemangku kepentingan terus diintensifkan untuk membangun ekosistem ketahanan kebakaran,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan, pada bulan Februari 2026 belum terdapat laporan kejadian kebakaran di dalam Kota Yogyakarta. Namun pada Januari lalu tercatat tujuh kejadian kebakaran. Kadis Damkarmat menegaskan bahwa musim hujan tidak serta-merta menghilangkan potensi kebakaran.
Saat ini jumlah relawan kebakaran tercatat sekitar 750 orang. Namun pada 2026, Damkarmat akan melakukan verifikasi dan validasi data dimaksud untuk memastikan jumlah Relawan Pemadan Kebakaran (Redkar) aktif, berkomitmen, serta potensi yang dapat dioptimalkan di tiap wilayah.
“Validasi ini penting untuk memetakan kekuatan riil di lapangan dan menyinergikan dengan Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran (Satgas Jaka) sebagai pembina kedamkaran di tingkat kelurahan,” jelas Taokhid saat diwawancarai.
Tambahnya, relawan sendiri bersifat sukarela dan berbasis panggilan hati. Meski demikian, fasilitas seperti seragam dan pelibatan dalam kegiatan piket menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung.
Untuk program 1 RT 1 Apar, hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 11 persen dari total 2.535 RT di Kota Yogyakarta, atau terealisasi sebanyak 210 unit. Untuk tahun 2026, Damkarmat menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 350 RT.
Pemerataan dilakukan berdasarkan pemetaan yang telah disusun bersama Satgas Jaka, guna mengetahui RT mana yang sudah memiliki APAR dan mana yang belum. Karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, pendekatan yang dilakukan mendorong kemandirian masyarakat.
“Kami dorong RT untuk mengusahakan secara mandiri, bisa membeli sendiri atau bermitra dengan pelaku usaha setempat. Pemerintah sifatnya memfasilitasi,” katanya.
Pihaknya berharap, pembangunan jaringan hidran tetap berlanjut pada tahun 2026, dengan prioritas kawasan yang telah memiliki Detail Engineering Design (DED) dan nilai anggaran relatif kecil.
