Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip melalui Forum Komunikasi Kearsipan (FKK) dengan mengusung tema “Perencanaan Pengelolaan Kearsipan Tahun 2025 dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)”. Forum ini digelar di Ruang Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (4/2).
Forum ini diawali dengan penandatanganan Komitmen Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, serta diikuti oleh anggota Forum Komunikasi Kearsipan.
Penandatanganan komitmen sadar kearsipan oleh anggota FKK
Patricia Heny Dian Anitasari menekankan pentingnya kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan arsip. “Jangan anggap sepele, karena arsip memiliki banyak ilmu dan nilai penting. Kepada yang menangani, tetaplah semangat dan berkomitmen, karena arsip adalah sesuatu yang sangat berharga. Mengelola dan mengamankan arsip di masing-masing tempat kerja bisa dijadikan bagian dari tugas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa GNSTA menjadi wujud kontribusi nyata dalam menata sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kota Yogyakarta dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“GNSTA merupakan salah satu indikator dalam penilaian pengawasan kearsipan eksternal. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk menyelenggarakan kearsipan yang tertib, baik dari segi kebijakan, organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan arsip, maupun pendanaannya,” tambahnya.
Gerakan ini juga menjadi bukti nyata dalam mendukung keberlanjutan dokumentasi peristiwa bersejarah dan perjalanan kinerja pemerintahan. Dengan dokumentasi yang baik, setiap kegiatan yang telah terlaksana dapat terekam dengan jelas, sehingga generasi mendatang tetap bisa melihat dan memahami perjalanan pemerintahan saat ini.
“Jika setiap kegiatan terdokumentasi dan disimpan dengan baik, maka rekam jejak pemerintahan akan tetap ada. Generasi muda kelak bisa melihat apa yang terjadi hari ini,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Tedi Saparian, menyampaikan bahwa FKK 2025 merupakan bagian dari upaya pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah. Forum ini juga menjadi langkah awal dalam pengawasan kearsipan internal yang akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis.
“Dengan adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan internal yang baik, diharapkan nilai pengawasan kearsipan di perangkat daerah maupun unit kerja dapat meningkat. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan nilai pengawasan kearsipan eksternal,” ujarnya.
Peserta FKK
Tedi membeberkan beberapa program utama yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan kearsipan tahun 2025 meliputi program pembinaan kearsipan bagi seluruh perangkat daerah, unit kerja, BUMD, kelurahan, dan sekolah, pendampingan penataan arsip melalui Satuan Tugas Arsip Kota Yogyakarta (Sagita), pendampingan pengawasan kearsipan internal guna meningkatkan kualitas tata kelola arsip, pendataan dan akuisisi arsip untuk memastikan keberlanjutan dokumentasi yang tertib serta pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari digitalisasi arsip.
