Mergangsan,REDAKSI17.COM-Dalam upaya menekan angka kasus HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerja sama strategis dengan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat Community Development (UPKM CD) Bethesda Yakkum melalui Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Wilayah Rentan.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, dan Direktur UPKM CD Bethesda Yakkum, Wahyu Priyo Saptono. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dan dilaksanakan di RS Pratama Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terjalinnya kolaborasi tersebut. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pengendalian HIV dan AIDS yang masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta.
“HIV dan AIDS bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan kerja bersama. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen penuh untuk terus menekan kasus HIV di wilayah kami melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UPKM CD Bethesda Yakkum,” ujar Hasto.
Hasto membeberkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sejak tahun 2004 hingga 2025, jumlah kasus HIV kumulatif di Kota Yogyakarta telah mencapai 1.799 kasus. Sementara itu, penambahan kasus baru pada tahun 2025 saja tercatat sebanyak 98 kasus.
“Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian harus terus diperkuat dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan dukungan semua pihak, mulai dari lembaga layanan kesehatan, organisasi masyarakat, hingga komunitas,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Yogyakarta selama ini telah melakukan berbagai langkah strategis dalam pengendalian HIV dan AIDS. Di antaranya melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat, baik di lingkungan permukiman, layanan publik, institusi pendidikan, hingga instansi vertikal.
Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) yang tersebar di 45 kelurahan. Kelompok ini berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan HIV dan AIDS.
“Kami juga terus memperluas layanan kesehatan HIV dan AIDS. Saat ini, tidak hanya fasilitas kesehatan pemerintah, tetapi juga fasilitas kesehatan swasta termasuk klinik, sudah bisa melakukan layanan terkait HIV dan AIDS,” ungkap Hasto.
Tak hanya memperluas jangkauan layanan, Pemkot Yogyakarta juga melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan HIV, AIDS, dan IMS secara profesional dan berkelanjutan.
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Tes Konseling HIV di luar jam kerja Puskesmas, sehingga masyarakat memiliki akses layanan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau.
“Dengan layanan di luar jam kerja, kami berharap semakin banyak masyarakat yang berani memeriksakan diri tanpa terkendala waktu,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat jejaring, Pemkot Yogyakarta juga menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang HIV dan AIDS, seperti Yayasan Vesta Indonesia, Yayasan Victory Plus, Pita Merah Jogja, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kebaya, serta yang terbaru adalah UPKM CD Bethesda Yakkum.
Menurut Hasto, kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melakukan pencegahan serta pengendalian HIV, AIDS, dan IMS secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kami ingin semua bergerak bersama, saling melengkapi. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan dunia kesehatan harus berjalan seiring,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur UPKM CD Bethesda Yakkum, Wahyu Priyo Saptono, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berlangsung hingga tahun 2028. Ia menilai, kemitraan dengan Pemkot Yogyakarta menjadi langkah strategis dalam memperluas dampak program pengendalian HIV dan AIDS, khususnya di wilayah-wilayah rentan.
Objek kerja sama ini mencakup tiga aspek utama, yakni pengendalian secara struktural, pengendalian secara biomedikal, serta pengendalian HIV dan AIDS melalui perubahan perilaku. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan program pencegahan terpadu infeksi baru HIV, sekaligus memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan Orang dengan HIV (ODHIV) dan Orang yang Hidup dengan AIDS (OHIDHA).
“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada pendampingan dan peningkatan kualitas hidup ODHIV dan OHIDHA agar tetap produktif dan tidak mengalami stigma sosial,” kata Wahyu.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga layanan kesehatan masyarakat, upaya pengendalian HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.
