UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan workshop penguatan budaya pemerintahan untuk mewujudkan human-centered development atau yang berorientasi pada manusia. Kegiatan itu untuk menyelaraskan perangkat daerah dan menguatkan ASN Pemkot Yogyakarta dalam mengimplementasikan budaya pemerintahan adaptif, kolaboratif, berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan berempati.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) salah satunya yang paling penting harus bersih, tidak punya keinginan korupsi dan tidak punya kepentingan. Oleh karena itu dimulai dari nilai-nilai dasar ASN Berakhlak dengan yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Dimulai dari Berakhlak, salah satunya A-nya adalah akuntabilitas. Sebetulnya kuncinya pantaskanlah dirimu dan lihatlah hasilnya terhadap job yang diberikan,” kata Hasto saat menjadi narasumber workshop penguatan budaya pemerintahan di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (18/6/2025).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat menjadi narasumber workshop penguatan budaya pemerintahan untuk mewujudkan human-centered development.

Menurutnya perlu kekuatan dukungan publik dan membangun empati dalam pelayanan kepada masyarakat. Harus banyak bekerja dengan hati, dan jiwa yang ikhlas. Termasuk harus bisa partisipatif, berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan yang menjadi komponen human-centered development.

“Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa di Kota Yogyakarta kuncinya memang SDM menjadi perhatian utama. Karena kita punya modalnya hanya SDM,” ujarnya.

Hasto menegaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta sudah juara. IPM Kota Yogyakarta tahun 2024 di angka 89,10. Meski demikian Hasto mengingatkan supaya yang naik tidak hanya IPM atau human development indeks. Tapi juga harus berorientasi pada human capital indeks di mana Indonesia di angka 0,54 berada di urutan ke-96 dari 100.

Kepala Perangkat Daerah Pemkot Yogyakarta mengikuti workshop penguatan budaya pemerintahan untuk mewujudkan human-centered development dan diikuti ASN Pemkot Yogyakarta secara daring lewat kanal zoom meeting. 

“Inilah yang harus kita perjuangkan karena human capital indeks menentukan seberapa daya ungkit seseorang apabila bekerja dalam satu institusi. Tugas kita kepada masyarakat yang harus kita layani menyangkut kualitas SDM warga komponennya seperti probability of survival sampai usia 5 tahun, partisipasi sekolah, dan survival rate usia 15-60 serta kontribusi besar stunting,” jelasnya.

Hasto memaparkan branding Kota Yogyakarta pada tiga pilar yaitu Kota nyaman lingkungan sehat, kota pelajar pendidikan SDM sehat unggul dan kota budaya pariwisata. Hal itu mengacu pada branding Kota Yogyakarta yang sudah kuat selama ini yaitu kota budaya, pariwisata dan pelajar, pendidikan.

“Itu sudah cukup tinggal ditambah satu pilar yaitu kota yang nyaman lingkungan yang sehat. Lingkungan yang nyaman akan mendukung kota pariwisata dan budaya. SDM sehat dan unggul seperti sarana pelayaan kesehatan yang memadai, kualitas sekolah memadai, penurunan angka stunting signifikan, penurunan angka kematian ibu bayi dan balita penurunan pengangguran,” terang Hasto.

Foto siluet Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memaparkan terkait branding Kota Yogyakarta kepada peserta workshop.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkot Yogyakarta Ristyawati menyampaikan budaya pemerintahan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Melalui penerapan nilai-nilai budaya pemerintahan seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis,  aparatur pemerintah daerah dapat melaksanakan program prioritas secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Workshop penguatan budaya pemerintahan untuk menyelaraskan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap arah kebijakan pembangunan Pemkot Yogyakarta yang menempatkan pendekatan human-centered development.

“Kegiatan ini juga menguatkan komitmen bersama antar perangkat daerah dan ASN Pemkot Yogyakarta dalam mengimplementasikan budaya pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan berempati serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Ristyawati.