Umbulharjo,REDAKSI17.COM-Wali Kota Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak utama dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam kuliah umum bertajuk “Spirit of Humanity and Human Solidarity: Pendidikan, Keadilan, dan Hak Generasi” yang diinisiasi oleh Pandu Negeri Public Lecture. Kegiatan ini merupakan edisi kedua dan digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, pada Minggu (16/2/2026).
Dalam paparannya, Hasto menekankan bahwa transformasi pembangunan di Kota Yogyakarta harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan manusia sebagai pelaku utama sekaligus penentu keberhasilan. Menurutnya, pembangunan fisik semata tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM.
“SDM tetap menjadi kunci utama. Infrastruktur bisa dibangun, kebijakan bisa dirancang, tetapi kalau manusianya tidak siap, tidak adaptif, dan tidak berintegritas, maka hasil pembangunan tidak akan optimal,” ujar Hasto di hadapan peserta kuliah umum.
Ia menambahkan, kualitas SDM menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam setiap agenda pembangunan daerah.
Hasto kemudian memaparkan empat prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2026. Keempat prioritas tersebut meliputi pemantapan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kinerja aparatur dan birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Menurut Hasto, keempat prioritas tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara terpadu. SDM yang unggul akan mendorong kinerja birokrasi yang profesional, sementara infrastruktur dan ekonomi yang kuat akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kota Yogyakarta, kata dia, telah menggandeng berbagai pihak untuk terlibat dalam pembangunan melalui skema gotong royong.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan program bedah rumah yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta. Program tersebut, menurutnya, dapat terlaksana tanpa menggunakan APBD maupun APBN, melainkan melalui dukungan berbagai elemen masyarakat dan pihak swasta.
Hasto optimistis, melalui inovasi dan semangat gotong royong, pembangunan Kota Yogyakarta dapat terus berjalan dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum. Berbagai pandangan dan pertanyaan kritis muncul terkait peran pendidikan dan keadilan sosial dalam menjamin masa depan generasi mendatang.
Melalui forum ini, Hasto berharap semangat kemanusiaan dan solidaritas dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan seluruh warga.
Dalam diskusi publik tersebut, selain Hasto Wardoyo, juga hadir dua narasumber lainnya, yakni Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik yang dikenal dengan perspektif kritis dan filosofis terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Narasumber berikutnya adalah Rimawan Pradiptyo, pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, yang banyak membahas isu korupsi, keadilan ekonomi, serta kebijakan publik.
