Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Fahmy Radhi menilai, respons pemerintah terhadap situasi perang tersebut belum cukup optimal. Menurutnya, ketika sejumlah negara seperti Jepang, Filipina, dan Thailand telah menyiapkan langkah-langkah preventif, Indonesia terkesan belum menunjukkan kesiapsiagaan yang kuat.
Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah masih menyebut bahwa kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman dan tidak akan mengubah harga BBM. Akan tetapi, Fahmy mengingatkan, situasi global yang tidak menentu tetap harus diantisipasi.
“Ini bahaya juga kalau perang (AS/Israel-Iran) terus berlanjut kemudian harga BBM terpaksa harus dinaikkan dan kita terjadi krisis. Ini akan menimbulkan kekecewaan rakyat,” ujar Fahmy dalam keterangannya kepada Republika, Senin (30/3/2026).
Sejauh ini, pemerintah telah mewacanakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) serta percepatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, Fahmy menilai, langkah-langkah tersebut tidak akan efektif untuk merespons tekanan pasokan energi dalam jangka pendek.
Ia memperkirakan, kebijakan WFH hanya mampu menghemat energi sekitar 10 persen. Hal itu dengan catatan, mobilitas masyarakat akan tetap sulit dikendalikan sepenuhnya meskipun mereka “diharuskan” bekerja dari rumah. Di sisi lain, transisi ke kendaraan listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang yang implementasinya tidak bisa instan.
“Pengalaman sebelumnya, waktu pemerintahan (presiden) Jokowi, itu pernah dilakukan upaya konversi dengan berikan insentif, sasarannya (insentif sebesar) Rp5 juta. Yang daftar cuma dua ratus ribuan,” ucap dia.
Fahmy menyarankan agar pemerintah menetapkan skenario batas atas harga minyak dunia yang realistis serta mengomunikasikan kemungkinan penyesuaian harga secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini dinilainya lebih memungkinkan sehingga publik dapat bersiap-siap akan potensi kenaikan harga BBM ke depan.
“Jangan katakan hanya ‘tidak naik’, tetapi nanti ketika (harga BBM) naik juga, itu kan jadi PHP (pemberi harapan palsu) untuk rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah mengatakan, ‘kalau harga (minyak dunia) 150 dolar per barel, maka kita terpaksa naikkan (BBM di Indonesia) dengan langkah-langkah yang ditempuh,'” ujar Fahmy.
Sebelum menempuh opsi menaikkan harga BBM, lanjutnya, pemerintah dapat meniru kebijakan Malaysia dalam mengendalikan distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai, langkah tersebut lebih efektif dibandingkan sekadar imbauan penghematan energi.
Ia mengingatkan, potensi kerugian akibat salah sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat mencapai Rp100 triliun atau bahkan lebih. Karena itu, Fahmy merekomendasikan agar pemerintah melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi karena pemiliknya dinilai mampu membeli BBM yang non-subsidi.
“Subsidi sebaiknya difokuskan pada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti pengguna sepeda motor, angkutan barang, serta transportasi umum,” tukas dia.
