JAKARTA,REDAKSI17.COM – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), mengumpulkan sembilan dari 12 partai non-parlemen, termasuk Partai Perindo. Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Partai-partai yang tergabung dalam Sekber antara lain: Partai Perindo, PPP, PBB, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PSI.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai bahwa tujuan utama dari gerakan ini tak lain adalah agar suara rakyat saat pesta demokrasi tidak terbuang sia-sia, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara. Pasalnya, dalam Pemilu 2024, setidaknya 17.304.303 suara berakhir sia-sia.
“Saya pikir dalam konteks pemilu, soal keadilan dan kesetaraan menjadi penting. Ketika berkontestasi, tidak boleh lagi ada istilah partai-partai non-parlemen, kan seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kita bangun aktivitas agar ke depan suara rakyat tidak banyak yang terbuang,” kata Ferry Kurnia usai pertemuan.
“Bayangkan, di 2019 saja ada sekitar 13 juta suara rakyat; 2024 ada 17 juta. Jangan sampai itu tersia-siakan. Oleh karena itu, kita bangun sinergitas untuk memberikan kontribusi positif bahwa kita bisa menjadi bagian dalam membangun bangsa yang benar-benar memastikan kedaulatan rakyatnya,” imbuhnya.
Ferry berharap, kehadiran Sekber ini menjadi pintu untuk memberikan catatan terkait aspek politik, hukum, dan lainnya.
“Mudah-mudahan Sekber ini menjadi suatu pintu bagi kita untuk memberikan catatan penting, baik itu terkait aspek politik, hukum, maupun aspek lainnya, dalam proses RUU yang sekarang sedang diinisiasi oleh DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Jaringan dan Diplomasi Politik DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP), mengatakan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat diharapkan mampu mengoreksi penyelenggaraan pesta demokrasi ke depan.
“Ini pertemuan kedua partai-partai non-parlemen, yang pertama diinisiasi oleh Perindo. Alhamdulillah, hari ini Hanura menjadi tuan rumah. Jadi, dari 12 partai yang hadir, 9 partai sepakat membentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Gerakan ini akan melakukan perjuangan secara yuridis, dan tentu akan melakukan pergerakan lainnya yang kita harapkan bisa mengoreksi penyelenggaraan pemilu ke depan,” ujar AYP.
Lebih lanjut, AYP menilai bahwa 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili membuat makna vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) menjadi tidak bermakna. Karena itu, perlu ada koreksi sistem ke depan.
“Tentu target kita, karena kita berkaca ke belakang: ada 17 juta suara yang tidak bermanfaat. Sementara ada istilah vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan — ini menjadi tidak bermakna. Inilah yang coba kami koreksi dengan berkumpul malam ini, yang diinisiasi oleh Ketum Hanura, Oesman Sapta, yang sepakat membentuk gerakan tersebut,” jelasnya.
