MAKASSAR,REDAKSI17.COM – Pemerintah pusat mulai mengencangkan ikat pinggang. Di tengah tekanan ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia, sejumlah langkah efisiensi anggaran disiapkan, termasuk mendorong skema Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Menurutnya, bantuan itu tetap krusial sebagai penopang daya beli masyarakat.
“Kita sama-sama menyadari di tengah tekanan perekonomian global, semua negara mulai menyiapkan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang kita apresiasi di Indonesia karena bergerak cepat memastikan anggaran lebih tepat sasaran melalui efisiensi. Tapi untuk BLTS kita berharap tetap jadi prioritas,” ujar Abdul Hayat, Kamis (26/3/2026).
Dia mengatakan, keberlanjutan BLTS menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga memiliki sejumlah skema pemberdayaan.
“BLTS ini kan penyokong terhadap warga yang berhak menerima. Ini sangat membantu masyarakat kita apalagi di tengah tekanan perekonomian saat ini. Oleh karena itu, mereka yang berhak menerima BLTS kita berharap tidak hanya prioritas tapi juga tepat sasaran,” tuturnya.
Abdul Hayat menjelaskan, BLTS mencakup berbagai aspek, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan melalui kelompok usaha bersama hingga edukasi dan pemberdayaan.
Mantan Sekda Sulsel ini juga meminta pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial tetap berjalan optimal. Efisiensi anggaran semestinya tidak mengurangi perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian bantuan sosial dengan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya.
“Semua ada kemungkinan. Tahun lalu kita belajar, ada penebalan bantuan dan penambahan jumlah penerima manfaat,” kata Gus Ipul.
