Jakarta,REDAKSI17.COM – Kabar penetapan siaga 1 oleh Panglima TNI tersebar, membuat Eks Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara.
Menurut Mahfud MD di masa ia menjabat di pemerintahan, tak pernah ada penetapan siaga satu.
Mahfud MD menyebut, penetapan siaga satu jika untuk mengantisipasi aksi demonstrasi adalah hal yang tak biasa.
Sebab, saat ia menjabat siaga dua saja tidak dilakukan meski ada demo besar.
“Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran. Berapa kali, tapi enggak sampai (siaga satu), siaga dua saja enggak,” kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (11/3/2026).
Mahfud menjelaskan, siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI harus bersiaga penuh selama 24 jam.
Sementara pada siaga dua, hanya sebagian personel yang bersiaga penuh, sedangkan lainnya tetap menjalankan tugas normal.
Sedangkan siaga tiga menunjukkan kondisi relatif normal dengan tugas rutin.
Selama dia menjabat, pemerintah hanya melakukan koordinasi antarlembaga melalui rapat bersama sejumlah pejabat, seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta pimpinan lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam rapat tersebut, pemerintah biasanya menerima laporan dari berbagai sumber intelijen, seperti BIN dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), untuk memetakan potensi kekuatan demonstrasi.
Mahfud mencontohkan, pemerintah pernah membahas isu gerakan “Jokowi End Game” yang sempat beredar di media sosial.
Namun, setelah dianalisis, pemerintah menilai gerakan tersebut tidak memiliki kekuatan yang terorganisasi.
“Korlap-nya siapa, tidak ada kan. ‘Kalau enggak ada Korlap-nya tuh enggak ada duitnya, Pak’, gitu,” kata dia.
Oleh sebab itu, Mahfud menduga akan ada hal yang serius setelah Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan instruksi agar TNI siaga 1.
“Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, beredar salinan dokumen telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status Siaga I terhadap jajaran TNI di kalangan awak media pada Sabtu (7/3/2026) sore.
Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI.
Dalam salinan dokumen itu disebutkan dua poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI.
Kemudian, disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan Siaga Tingkat I terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai.
Terdapat tujuh poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut.
Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI agar menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di obyek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lain-lain.
Kedua, Kohanudnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Keempat, Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obyek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusifitas di wilayah DKI Jakarta.
Kelima, satuan intelijen melaksanakan deteksi dini (deni) dan cegah dini (ceni) adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif.
Keenam, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
Ketujuh, laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama.
Disebutkan juga telegram itu merupakan perintah.
Terkait beredarnya salinan dokumen itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Aulia Dwi Nasrullah tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status Siaga I tersebut.
Akan tetapi, ia mengatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
TNI, kata dia, bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional.
Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.
“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin,” kata Aulia saat dihubungi Tribunnews.com pada Sabtu (7/3/2026) malam.
Selain itu, beredar juga sejumlah video di media sosial yang menunjukkan sejumlah pasukan baret ungu Korps Marinir sambil mengenakan ransel memadati sebuah peron stasiun kereta api pada Kamis (5/3/2026).
Belum jelas kapan dan di mana kejadian yang terekam dalam video tersebut.
Di sisi lain, Kodam XXI/Radin Inten (Lampung-Bengkulu) lewat akun Instagram-nya mempublikasikan terkait Apel Siaga I antisipasi perkembangan situasi dalam negeri di Lapangan Satlog, Way Halim, Kota Bandar Lampung pada Selasa (3/3/2026).
Konflik di Timur Tengah Memanas
Sebagaimana diketahui, sejumlah konflik tengah terjadi di Timur Tengah saat ini sejak Amerika Serikat (AS) – Israel melakukan serangan militer terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi negara itu pada Sabtu (28/2/2026).
Aksi tersebut memicu serangan balasan dari Iran yang menyasar sejumlah pangkalan militer AS di negara-negara Teluk Timur Tengah termasuk Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, dan Yordania, serta wilayah pendudukan Israel di Palestina.
Terkini, perang itu juga meluas hingga Lebanon di mana militer Israel bertempur dengan pasukan paramiliter Hizbullah.
