Jakarta,REDAKIS17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali meraih apresiasi nasional melalui penganugerahan Piagam Penghargaan Harmony Award 2025 Peringkat II Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, pada gelaran Malam Anugerah Harmony Award di DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (28/11) malam.
Harmony Award merupakan agenda tahunan yang diinisiasi Kemenag bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memfasilitasi kehidupan beragama, memperkuat kerukunan, serta menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing.
Wagub DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Pemda DIY dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Pihaknya menegaskan keberhasilan DIY dalam menjaga harmoni tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, FKUB, dan masyarakat.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemda DIY untuk terus memperkuat iklim toleransi dan kebhinekaan. Kerukunan adalah modal strategis yang harus dijaga bersama guna mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional,” ujar Sri Paduka.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan. Ia menegaskan proses penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator terukur yang menggambarkan komitmen nyata dalam menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
Menurut Menag, capaian indeks harmoni nasional pada tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini, katanya, menjadi momentum penting untuk terus memperkuat nilai toleransi di tengah dinamika global yang semakin kompleks. “Kerukunan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan program berkesinambungan, bukan hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam laporannya menyampaikan bahwa Harmony Award menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem kerukunan di daerah. Program ini selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi utama percepatan pembangunan nasional.
“Melalui Harmony Award, Kemenag mendorong pemerintah daerah dan FKUB untuk terus menghadirkan inovasi dan memperluas jangkauan layanan yang mendukung kerukunan. Harapannya, semakin banyak daerah yang mampu mengembangkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Sekjen.
Antusiasme pemerintah daerah dalam mengikuti penilaian Harmony Award 2025 meningkat signifikan. Tercatat 31 dari 38 pemerintah provinsi, 328 dari 514 pemerintah kabupaten/kota, 35 dari 38 FKUB provinsi, serta 400 dari 512 FKUB kabupaten/kota berpartisipasi dalam rangkaian penilaian yang meliputi evaluasi instrumen, verifikasi dokumen, indeks KUB tahun sebelumnya, riwayat penyelesaian konflik, serta visitasi lapangan di 18 daerah nomine.
Pemda DIY menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat program-program kerukunan, memperluas layanan fasilitasi FKUB, serta memastikan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana harmoni yang menjadi identitas kuat Yogyakarta sebagai daerah berbudaya, toleran, dan inklusif.
Humas Pemda DIY
