KULON PROGO,REDAKSI17.COM – Menegaskan komitmen terhadap transparansi publik, jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID Triwulan I Tahun 2026 pada Selasa (27/01/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat (RR) Kepala BKAD.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo ini menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Dalam sesi bimbingan teknis kali ini, ditekankan pentingnya akurasi dan kecepatan dalam merespons kebutuhan informasi masyarakat. Bagi BKAD, hal ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya kebijakan keuangan yang memerlukan penjelasan detail dan transparan, seperti tata kelola anggaran dan pemanfaatan dana transfer pusat.
Melalui keikutsertaan dalam Bimtek ini, PPID Pelaksana BKAD diharapkan mampu:
- Meningkatkan Kualitas Konten: Menyusun informasi teknis keuangan daerah menjadi narasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- Update Daftar Informasi Publik (DIP): Melakukan kurasi data secara berkala agar informasi yang tersedia di kanal website selalu relevan dan aktual.
- Manajemen Komunikasi: Memastikan setiap pengaduan atau permohonan informasi terkait aset dan keuangan daerah tertangani secara prosedural dan tepat waktu.
“Partisipasi dalam Bimtek ini sangat penting bagi kami di BKAD untuk menyamakan frekuensi dengan standar pelayanan informasi dari Dinas Kominfo. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang valid terkait pengelolaan keuangan daerah tanpa ada hambatan komunikasi,” ujar salah satu tim PPID BKAD di sela kegiatan.
Dengan mengikuti bimbingan teknis ini, BKAD Kabupaten Kulon Progo terus berupaya menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani hak publik atas informasi, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
