Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa capaian kinerja keuangan dan fisik masih jauh dari target. Hingga pertengahan Juni 2025, realisasi keuangan baru mencapai 33,11% dari target 43,94% atau terdapat deviasi negatif sebesar 10,84%. Sementara itu, realisasi fisik berada di angka 37,39 persen dari target 44,09 persen atau deviasi sebesar 6,70 persen.
“Ini sudah menjadi warning. Kita harus melihat titik-titik yang menyebabkan deviasi, baik di proses pengadaan, penyusunan dokumen lelang, perubahan anggaran kas, maupun pergeseran rincian objek belanja,” ujar Suhartanta.
Ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah segera melakukan percepatan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Pasalnya, kinerja keuangan pada akhir Juni menjadi indikator penilaian dalam meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat.
“Kalau kinerja belanja kita baik, potensi insentif bisa mencapai Rp5 hingga Rp10 miliar.,” tambahnya.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan, tiga perangkat daerah dengan capaian keuangan tertinggi yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga (55,53%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (49,23%), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (45,29%). Sementara sebagian besar OPD lainnya serta seluruh kapanewon masih di bawah target.
Menanggapi hal itu, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyoroti tiga OPD dengan realisasi keuangan terendah agar segera melakukan evaluasi dan percepatan.
“Pastikan pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana. Konsultan pengawas harus aktif membuat laporan mingguan agar progres kegiatan bisa termonitor dengan baik,” tegasnya.
Endah juga meminta Bagian Administrasi Pembangunan dan Bidang Perbendaharaan BKAD untuk memperkuat koordinasi dalam memastikan ketersediaan anggaran di RKUD.
Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, hingga pertengahan Juni masih terdapat 20 paket tender yang belum dilimpahkan ke Unit PBJ, dengan rincian 5 paket selesai dan 17 lainnya masih dalam proses. Selain itu, tercatat 11 perangkat daerah, 2 kapanewon, dan 11 UPT Puskesmas belum melaksanakan pencatatan pengadaan barang dan jasa.
Pemkab juga menyoroti masih minimnya pemanfaatan Penyedia Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam proses pengadaan. Beberapa OPD bahkan belum memenuhi mandatori rencana umum pengadaan PDN dan UMK minimal 40% dari total belanja.
Rakor juga menyinggung sejumlah indikator prioritas, termasuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Untuk pengendalian inflasi, Pemkab diminta segera menjalin koordinasi dengan daerah penghasil komoditas dan menganalisis data inflasi yang dirilis BPS sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sedangkan dalam penanganan stunting, Bupati menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor seperti DPMK2KB, Dinkes, Dinsos, serta pemerintah kalurahan dan CSR. Langkah teknis seperti pelaksanaan posyandu, imunisasi dasar, pencatatan calon pengantin, dan pemantauan ibu hamil harus terus dioptimalkan.
“Kita harus bekerja bersama-sama dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Seluruh elemen harus menyatu demi mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan,” tegas Endah.
Pemkab juga diminta segera menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, memastikan seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan visi-misi bupati ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara terintegrasi.
