Bantul,REDAKSI17.COM – Era birokrasi yang hanya mengandalkan rutinitas administratif telah usai. Pelatihan kepemimpinan kini menjadi medan kurasi yang ketat, bukan sekadar pelengkap riwayat hidup.
Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengungkapkan hal ini pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Kamis (19/2) di Bandiklat, Gunung Sempu, Bantul. Ni Made menyoroti fenomena kegagalan transisi jabatan yang sering menghantui organisasi publik.
Mengutip riset Harvard Business Review, Ni Made mengungkapkan fakta bahwa hampir 40% perpindahan jabatan internal berisiko gagal karena organisasi kerap keliru dalam mengidentifikasi talenta. “Pelatihan ini adalah bagian dari desain besar. Kita tidak sedang sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjalankan strategi manajemen talenta untuk memastikan keberlanjutan organisasi,” ujar Ni Made.
Ni Made menekankan para pejabat administrator di lingkungan Pemda DIY tidak lagi bekerja hanya karena “takut aturan atau sekadar patuh pada prosedur (procedural compliance). Ia menuntut tiga dimensi utama dari para calon pemimpin daerah yaitu kapasitas analitis yang tajam, komitmen institusional, dan aspirasi yang selaras dengan arah pembangunan DIY.
“Saya berharap PKA ini tidak hanya menghasilkan tumpukan kertas proyek perubahan sebagai output administratif. Kita butuh administrator yang punya ownership (rasa memiliki) terhadap kinerja organisasi,” tegasnya.
Ni Made menyebut, PKA 2026 diposisikan sebagai talent acceleration platform. Artinya, para peserta yang hadir saat ini sejatinya sedang masuk dalam radar pencarian bakat birokrasi. Mereka sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam talent pipeline yang akan mengisi posisi-posisi strategis di masa depan.
Ada tiga kapabilitas kunci yang diharapkan lahir dari pelatihan ini yaitu kemampuan menerjemahkan visi strategis Gubernur ke dalam langkah operasional yang terukur; adaptif terhadap gempuran transformasi digital; memiliki keberanian mengambil tanggung jawab, melampaui sekadar kepatuhan formal.
“Kita sedang menyiapkan fondasi kepemimpinan yang kokoh bagi birokrasi yang adaptif. Semua harus terukur dan berbasis kompetensi,” tutup Ni Made.
Dengan dimulainya PKA Angkatan I ini, Pemda DIY memberikan sinyal jelas bahwa promosi jabatan ke depan akan semakin berbasis pada data. Selain itu juga di dukung melalui asesmen kemampuan, dan rekam jejak nyata, bukan sekadar faktor senioritas atau kedekatan.
Kepala Bandiklat DIY, Amin Purwani dalam laporannya menyampaikan, pelatihan akan berlangsung 105 hari, hingga 21 Mei 2026. Amin menjelaskan bahwa PKA kali ini menggunakan metode blended learning yang memadukan jalur fisik dan non-fisik (hybrid).
“Sesuai keputusan Kepala LAN, kami memadukan pengalaman belajar di kelas mandiri maupun di tempat kerja. Peserta akan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-learning guna memastikan efektivitas pembelajaran,” jelas Amin.
Amin merinci, kurikulum pembelajaran dibagi menjadi tiga pilar utama yaitu kelompok pelatihan inti, dasar, dan pilihan. Seluruhnya dikemas dalam lima agenda besar, mulai dari Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, hingga Manajemen Kinerja dan Aktualisasi Kepemimpinan.
Menariknya, komposisi peserta PKA Angkatan I ini menunjukkan potret kepemimpinan yang inklusif. Dari total 40 peserta, jumlah perempuan 21 orang mendominasi tipis atas laki-laki 19 orang.
Secara kewilayahan, utusan terbanyak berasal dari Pemda DIY 20 orang, disusul Kabupaten Sleman 10 orang, Kota Yogyakarta 5 orang, Gunungkidul 4 orang, dan Kabupaten Bantul 1 orang. “Pembiayaan diklat ini bersumber dari APBD DIY, dengan fasilitator yang merupakan kombinasi antara Widyaiswara, profesional dan praktisi di bidangnya,” tambah Amin.
Untuk memastikan investasi daerah ini membuahkan hasil, Amin menekankan bahwa sistem evaluasi dilakukan secara ketat melalui empat instrumen utama. Empat instrumen tersebuta adalah evaluasi akademik; evaluasi pembelajaran lapangan; evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan; evaluasi sikap & perilaku.
Dengan standar evaluasi yang berlapis ini, Pemda DIY berharap produk akhir dari PKA bukan sekadar sertifikat administratif. Melainkan, lahirnya para administrator yang mampu menerjemahkan visi strategis Gubernur ke dalam tata kelola pelayanan publik yang nyata dan terukur.
Humas Pemda DIY
