Jakarta,REDAKSI17.COM — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Handi Risza, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menindak praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang telah merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Menurut Handi, tindakan tegas Presiden Prabowo untuk menyelamatkan aset dan kekayaan negara tersebut tidak hanya memberikan warning bagi para pengusaha yang merugikan negara, tetapi juga dapat menjadi stimulus ekonomi baru, terutama dalam konteks hilirisasi logam strategis.
“Langkah Presiden Prabowo ini layak mendapat apresiasi publik. Tindakan tegas tersebut merupakan koreksi arah ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Handi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Handi menilai, potensi ekonomi Bangka Belitung ke depan sangat besar, mengingat lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di wilayah tersebut.
Namun, selama bertahun-tahun negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.
“Dengan tata kelola yang lebih baik, Bangka Belitung berpeluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penghasil devisa besar dari ekspor hasil industri hilirisasi logam strategis,” lanjutnya.
Handi juga menyoroti potensi besar dari monasit, logam tanah jarang ikutan yang ditemukan di kawasan smelter timah.
Satu smelter, kata dia, bahkan bisa menghasilkan hingga 4.000 ton monasit, dengan nilai sekitar USD 200.000 per ton. Monasit sendiri mengandung unsur bernilai tinggi seperti cerium, lanthanum, neodymium, yttrium, dan praseodymium.
“Ke depan, Bangka Belitung harus menjadi daerah utama penghasil industri timah dan logam tanah jarang, tetapi bukan dalam bentuk mentah. Pengolahan di dalam negeri melalui industri hilirisasi adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Handi menegaskan bahwa langkah penyitaan dan pengelolaan aset pertambangan oleh negara akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi.
Namun, keberhasilan langkah ini, kata dia, sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.
“Pasar tidak alergi terhadap aturan ketat, selama regulasinya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hukum yang tegas harus diikuti tata kelola yang bisa diprediksi agar tercipta kepastian hukum yang kuat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Handi mendorong pemerintah untuk segera menyusun peta jalan (blueprint) tata kelola mineral strategis nasional agar arah kebijakan menjadi lebih terukur dan berkeadilan.
“Desain kebijakan tersebut harus memuat kejelasan pembagian hak dan kewajiban antara pusat dan daerah, mekanisme audit transparan atas nilai ekspor, royalti, dan kontribusi penerimaan negara, serta jalur transisi legalisasi bagi industri kecil dan masyarakat setempat agar tidak terpinggirkan,” paparnya.
Handi menambahkan, dengan tata kelola yang jelas, terarah, dan berkeadilan, sektor pertambangan Indonesia dapat menjadi daya tarik investasi baru sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
