JAKARTA,REDAKSI17.COM — Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan agar pemerintah melalui Menteri Keuangan meninjau ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil.
“PKS berpandangan bahwa menaikkan iuran BPJS saat ini bukanlah pilihan yang tepat. Kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan sekecil apa pun tambahan beban iuran akan sangat dirasakan oleh jutaan keluarga. Yang lebih mendesak adalah bagaimana rakyat dapat merasakan manfaat BPJS dengan layanan yang lebih baik,” ujar Kholid yang juga Anggota Komisi XI tersebut.
Anggota DPR RI dari Dapil Kota Depok dan Bekasi itu menegaskan, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, bukan menaikkan iuran. Ia menyoroti masih banyak persoalan di lapangan, mulai dari antrean panjang, keterbatasan fasilitas, hingga ketidakmerataan standar pelayanan di berbagai daerah.
“Rakyat ingin merasakan pelayanan yang cepat, adil, dan merata. Meningkatkan layanan kesehatan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS. Itulah kebutuhan nyata saat ini, bukan penambahan kewajiban pembayaran,” jelasnya.
Kholid menekankan bahwa PKS memahami tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, namun solusi yang diambil haruslah adil, transparan, dan berkelanjutan. Ia mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola anggaran serta menutup kebocoran yang ada.
“Pemerintah harus mencari jalan keluar yang lebih inovatif dan solutif, misalnya melalui efisiensi anggaran, optimalisasi belanja kesehatan, serta perbaikan manajemen BPJS. Jalan pintas berupa kenaikan iuran justru akan menimbulkan beban baru bagi rakyat,” kata Kholid.
PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar hak rakyat atas kesehatan tidak dikurangi. “Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Negara wajib hadir, memastikan rakyat mendapatkan layanan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. Itulah semangat yang kami bawa dalam memperjuangkan kebijakan kesehatan publik,” tutup Kholid.
