Jakarta,REDAKSI17.COM — Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (PMRD), Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa kebijakan kuota minimal 5 persen bagi anak disabilitas di Sekolah Rakyat harus disertai dengan kesiapan sistem yang matang.
“Angka kuota tidak cukup. Inklusi bukan sekadar membuka pintu, tapi menciptakan ruang belajar yang ramah, adaptif, dan mendukung perkembangan setiap anak,” kata Netty.
Berdasarkan data nasional, hanya terdapat sekitar 2.396 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 7.287 kecamatan. Artinya, satu SLB melayani rata-rata tiga kecamatan, membuat banyak anak disabilitas, terutama di daerah terpencil, kesulitan mengakses pendidikan.
“Sekolah Rakyat di wilayah pinggiran bisa menjadi harapan baru bagi anak disabilitas. Tapi jangan sampai menjadi jebakan baru jika negara tidak menyiapkan instrumen pendukungnya,” ujar Netty.
Anggota Komisi IX DPR RI menyebutkan bahwa agar Sekolah Rakyat benar-benar inklusif, setidaknya harus memenuhi lima komponen penting berikut:
• Tenaga pendidik dan pendamping yang kompeten — Guru kelas, mata pelajaran, serta shadow teacher yang memahami kebutuhan disabilitas.
• Fasilitas pembelajaran adaptif — Seperti media audio-visual, buku Braille, alat bantu komunikasi, dan papan tulis khusus.
• Infrastruktur fisik yang aksesibel — Termasuk toilet disabilitas, jalur kursi roda, ruang sensorik, serta alat mobilitas lainnya.
• Layanan kesehatan dan psikososial — Klinik tumbuh-kembang, ruang konsultasi, kerja sama dengan psikolog dan fisioterapis.
• Kurikulum dan evaluasi fleksibel — Individualized Learning Plan (ILP) untuk menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan tiap anak.
“Seorang anak disabilitas sensorik pendengaran (Tuli) butuh guru yang mampu berbahasa isyarat. Anak disabilitas sensorik netra butuh literatur Braille. Ini bukan soal belas kasihan, tapi hak atas pendidikan,” tegas Netty.
Kesiapan mental guru dan lingkungan juga penting
Netty mengingatkan bahwa kebijakan inklusi tanpa persiapan justru bisa menciptakan trauma baru. Guru dan staf sekolah menghadapi tantangan psikologis seperti burnout, stres, hingga kecemasan karena belum mendapatkan pelatihan menghadapi kelas yang beragam.
“Komunikasi yang buruk bisa memicu frustrasi siswa, bahkan kekerasan. Maka perlu pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk guru,” jelasnya.
Netty menekankan bahwa kebijakan inklusi harus berbasis pada right-based policy, yakni kebijakan publik yang mengakui, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara—termasuk anak disabilitas—atas pendidikan yang layak dan setara. “Ini bukan soal kemurahan hati negara, tapi soal kewajiban negara untuk memenuhi hak warga,” ujarnya.
Komitmen Anggaran Adalah Kunci
Netty menjelaskan bahwa implementasi Sekolah Rakyat inklusif membutuhkan dukungan anggaran negara yang memadai. Negara tidak boleh ragu mengalokasikan dana guna menjamin hak pendidikan bagi anak disabilitas.
Poin yang perlu didanai antara lain:
• Rekrutmen dan pelatihan guru pendamping khusus
• Honorarium layak untuk guru dan pendamping
• Pengadaan alat bantu pembelajaran dan medis ringan
• Pelatihan dan pendampingan psikolog anak dan terapis
• Monitoring dan evaluasi berkala efektivitas sekolah inklusi
PKS Dorong Sinergi Pemerintah, Sekolah, dan Masyarakat
Melalui Bidang PMRD, DPP PKS mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengimplementasikan sekolah inklusif secara bertanggung jawab.
“Pendidikan inklusif adalah cermin dari negara yang adil dan beradab. Tapi itu butuh niat politik yang sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon,” pungkas Netty.
