MAKASSAR,REDAKSI17.COM–Dinamika politik olahraga di Kota Makassar memasuki babak baru. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, resmi memegang kendali kepemimpinan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar periode 2025–2029.
Pelantikan tersebut menandai konsolidasi strategis antara pembinaan olahraga prestasi dan peran politik kebijakan di tingkat daerah.
Prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus IPSI Kota Makassar digelar di Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu (17/1) malam, dan dipimpin langsung Pengurus Provinsi IPSI Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh olahraga, perwakilan perguruan silat, serta unsur pemerintah daerah turut hadir menyaksikan momentum penting tersebut.
Pembacaan Surat Keputusan Pengurus Provinsi IPSI Sulsel secara resmi menetapkan Anggota DPRD Kota Makassar ini sebagai Ketua IPSI Kota Makassar. Penetapan ini dinilai tidak sekadar pergantian kepemimpinan organisasi olahraga, tetapi juga langkah politik strategis dalam memperkuat arah kebijakan pembinaan atlet di tingkat kota.
Ia menegaskan bahwa IPSI tidak bisa lagi dikelola secara seremonial. Menurutnya, pencak silat harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan identitas budaya daerah.
“Ini bukan hanya soal olahraga pencak silat adalah warisan budaya sekaligus instrumen prestasi daerah. Karena itu, IPSI harus dikelola secara serius, terstruktur, dan berorientasi hasil,” ungkapnya.
Ia menilai Kota Makassar memiliki potensi besar sebagai basis atlet pencak silat Sulawesi Selatan. Namun potensi tersebut, kata dia, harus diiringi dengan sistem pembinaan yang kuat, regulasi yang jelas, serta dukungan kebijakan yang konsisten.
Sebagai legislator, Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara organisasi olahraga dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa harmonisasi antarperguruan silat merupakan fondasi utama agar IPSI tidak terjebak dalam konflik internal yang menghambat prestasi.
“IPSI harus solid tidak boleh ada sekat antarperguruan. Harmonisasi internal adalah modal politik organisasi untuk memperjuangkan kepentingan atlet dan pembinaan,”ucapnya.
Lebih jauh, Ia mengarahkan kepengurusannya untuk fokus pada pembinaan jangka panjang, dimulai dari usia dini hingga atlet elite. Ia menyebut pembibitan atlet tidak boleh bersifat instan, melainkan harus dirancang berkelanjutan dengan standar nasional dan internasional.
Tak hanya itu, ia juga mendorong modernisasi tata kelola organisasi melalui digitalisasi. Pendataan atlet, perguruan, hingga capaian prestasi, menurutnya, harus dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi agar mudah diawasi dan dievaluasi.
“Di era sekarang, organisasi harus adaptif digitalisasi data atlet dan perguruan adalah kebutuhan mutlak agar pengelolaan IPSI profesional dan akuntabel,” jelasnya.
Target besar pun dipasang, Ia secara terbuka menyatakan ambisinya membawa IPSI Kota Makassar menjadi kekuatan utama di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel di Kabupaten Bone, serta mampu bersaing di level nasional.
“Kita harus berani memasang target. Makassar harus menyumbang emas, bukan sekadar partisipasi itu komitmen kami,”ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru yang memadukan pengalaman politik dan visi pembinaan prestasi, IPSI Kota Makassar diharapkan tidak hanya menjadi organisasi olahraga, tetapi juga kekuatan strategis dalam pembangunan olahraga dan kebudayaan daerah.
