Guru Besar Fakultas Ekonomi serta Bisnis (FEB) Universitas Andalas, Harif Amali Rivai, mengatakan, untuk menggarap geothermal di tempat Sumbar, harus ada semangat kebersamaan dari berbagai elemen masyarakat.
Hal itu diungkap Harif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sumbar yang digunakan diadakan Forum Wartawan Peduli Panas Bumi pada Padang pada Kamis (1/12/2023).
“Butuh semangat kebersamaan, baik itu tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama hingga pemerintah daerah. Supaya rakyat mendapatkan informasi yang digunakan lengkap mengenai dampak positif kehadiran geothermal,” katanya.
Menurut Harif, dari segi ekonomi, selain akan menciptakan stok energi listrik melimpah, juga akan banyak memberikan dampak turunan, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, kemajuan UMKM sehingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Jika ada pemodal masuk ke sebuah daerah, akan ada suntikan modal dalam jumlah keseluruhan besar. Modal yang disebut akan terdistribusi ke berbagai aspek kemudian berputar di dalam masyarakat. Lalu pemerintah daerah juga akan mendapatkan suntikan PAD dari hasil pemanfaatan energi panas bumi yang disebut setiap tahun. “Kalau sudah ada berdiri geothermal, Pemda tak perlu lagi memikirkan PAD. Karena sudah mendapatkan sumber besar yang mana pasti setiap tahun,” tuturnya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Amril Amir mengatakan, peristiwa demi peristiwa menjadi fakta adanya ketakutan pemodal masuk ke Sumbar. “Karena rata-rata tanah di tempat Sumbar adalah tanah ulayat yang untuk pembebasannya memerlukan proses yang digunakan panjang. Ini salah satu ketakutan penanam modal masuk ke Sumbar,” jelasnya.
Namun, ada juga kejadian pemerintah dan juga perusahaan yang ingin melakukan sebuah aktivitas eksplorasi, tak melibatkan niniak mamak setempat. “Harusnya undang dulu niniak mamak, yang juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama sesuai dengan kebiasaan orang Minangkabau,” katanya.
Selain itu, sosialisasi dari pemerintah ke penduduk juga terputus akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari kalangan niniak mamak kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat.
“Ketika pemerintah sudah melibatkan niniak mamak, pesan yang tersebut disampaikan niniak mamak juga tak utuh. Jadi kita tidak ada menyalahkan pemerintah saja. Tetapi di tempat SDM ninik mamak juga,” terangnya.
Pada dasarnya, kata Amir, niniak mamak bukan akan menghalangi kegiatan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dalam Sumbar, dikarenakan dia memahami dampak baik untuk masyarakat.
“Namun bila ada persoalan yang tersebut menjurus benturan dengan masyarakat, dapat diselesaikan dengan duduk bersama mencari solusi,” pungkasnya.
Kontributor : B Rahmat
