“Namanya APBD itu harus berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Selama tidak melenceng dari program prioritas, saya rasa tidak masalah,” ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu 10 Agustus 2025.

Zaenul menegaskan, setiap pembahasan APBD dari tahun ke tahun hampir selalu ada defisit. Namun, hal itu diyakini bisa diatasi dengan solusi yang tepat.

“Saya percaya teman-teman di DPRD Kota Bogor mampu mencari solusi agar program-program prioritas tetap berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat dan diteruskan ke daerah, Zaenul menekankan hal itu tidak seharusnya menghambat pembangunan.

Menurutnya, Pemkot Bogor harus kreatif mencari cara agar efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan program strategis.

“Banyak anggaran yang tidak terlalu penting bisa ditunda dulu. Tujuan efisiensi justru agar program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemkot Bogor telah mengesahkan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3,348 triliun.

Anggaran ini difokuskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, hingga ketahanan pangan.

Namun, dalam pembahasan terungkap adanya potensi defisit yang memaksa Pemkot Bogor melakukan penyesuaian belanja dan efisiensi anggaran.