MAKASSAR,REDAKSI17.COM – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Makassar, Provinsi Sulsel, 11-12 Februari 2026 telah usai. Target tinggi pengurus pusat hingga daerah, bersiap membawa PPP kembali ke Senayan.
Diketahui, PPP menjadi salah satu partai politik yang memiliki perjalanan panjang dalam dinamika demokrasi Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, PPP sempat menjadi kekuatan politik signifikan, meski dalam beberapa pemilu terakhir mengalami tren penurunan suara.
Pada masa Orde Baru (1973–1997), PPP merupakan satu dari tiga kontestan pemilu bersama Golkar dan PDI.
Dalam sejumlah pemilu pada periode tersebut, PPP secara konsisten menempati posisi kedua atau ketiga, berada di bawah dominasi Golkar.
Memasuki era Reformasi, PPP masih menunjukkan daya saing yang kuat.
Pada Pemilu 1999, partai berlambang Ka’bah itu berhasil meraih 58 kursi di DPR RI. Perolehan tersebut kembali terulang pada Pemilu 2004 dengan jumlah kursi yang sama, yakni 58 kursi, dan menempatkan PPP di peringkat keempat secara nasional.
Namun, tren penurunan mulai terlihat pada Pemilu 2009. Saat itu, PPP hanya memperoleh 38 kursi di DPR RI. Pada Pemilu 2014, perolehan kursinya sedikit meningkat menjadi 39 kursi.
Penurunan signifikan terjadi pada Pemilu 2019.
PPP hanya mampu mengamankan 19 kursi di DPR RI, atau berkurang hampir separuh dibandingkan periode sebelumnya.
Puncaknya, pada Pemilu 2024, PPP tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Akibatnya, partai tersebut tidak lolos ke DPR RI untuk periode 2024–2029.
Perjalanan PPP mencerminkan dinamika politik nasional yang terus berubah. Dari salah satu kekuatan utama pada era Orde Baru dan awal Reformasi, PPP kini menghadapi tantangan besar untuk kembali merebut kepercayaan pemilih pada pemilu mendatang.
Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono mengatakan PPP kini fokus dalam pembenahan struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Apalagi, untuk kepengurusan di tingkat provinsi, kata Mardiono, sudah terbentuk di 38 provinsi.
“Insya Allah dalam waktu 2 sampai 3 bulan ke depan itu sudah selesai,” ucap Mardiono, Kamis (12/2).
“Kalau DPW kan sudah selesai semua. Jadi setelah Muswil seluruh Indonesia ini selesai, kemudian akan Muscab. Muscab itu jumlahnya ada 514 cabang seluruh Indonesia. Nah dan kemudian setelah itu kemudian akan ada musyawarah anak cabang di tingkat kecamatan,” imbuhnya lagi.
Perihal target partai, Mardiono bertekad ingin mengulang kejayaan PPP kembali ke Senayan dengan perolehan yang tinggi seperti pada periode 2014-2019 lalu.
“Insya Allah, kita bercita-cita untuk mengembalikan perolehan suara di tahun 2014, di mana tahun 2014 itu kita mendapatkan 39 kursi di DPR RI,” tegas Mardiono.
Lebih jauh, Mardiono memastikan, seluruh kader dan pengurus PPP sampai saat ini masih solid. Ia pun menepis kabar perihal adanya perpecahan di internal yang belum kelar pasca Muktamar PPP pada tahun lalu.
“Sebenarnya tidak ada riak-riak, itu hanya sedikit beda pemahaman saja. Tapi insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Hal-hal yang bersifat internal juga nanti akan kita selesaikan secara internal juga,” jelasnya.
Ia pun menyatakan, perbedaan pandangan dan tata cara kelola organisasi yang ada, tidak akan menghalangi partai dalam melakukan konsolidasi dan penataan struktur jelang memasuki tahapan Pemilu 2029.
“Jadi kita ingin lebih mendewasakan diri dalam berpolitik. Bahwa politik itu tidak dengan pemaksaan, tapi politik ini adalah ketaatan terhadap konstitusi kita. Dan semua konstitusi kita telah mengatur bagaimana tata cara untuk kita berpolitik, di dalamnya adalah kita menganut pada satu arah proses demokrasi. Bahwa demokrasi itu memang ya kita mengadu ide dan gagasan yang berbeda, kemudian kita perdebatkan dan kemudian sudah menjadi keputusan, ya itulah menjadi sebuah kekuatan,” papar Staf Khusus Presiden RI itu.
Bahkan, Mardiono juga tak memungkiri, bila masih ada pihak yang tidak setuju dalam tiap keputusan partai. Namun bagi Mardiono, hal itu masih dalam tataran yang wajar.
“Ya kan di negara demokrasi, termasuk di Indonesia, tidak ada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya 100%. Dan di dunia ini tidak ada negara demokrasi kecuali kalau negara yang negara komunis ya itu memang ya bisa dipilih 100% karena rakyat memang dipaksa untuk memilih. Tapi di negara demokrasi seperti Indonesia itu tidak ada pemimpin yang dipilih ya oleh rakyatnya itu 100 persen,” jelas Mardiono memberi perandaian.
Disinggung soal arah dukungan di pemilihan presiden (Pilpres) nantinya, Mardiono tak memungkiri dan memastikan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang.
Secara personal, sambung Mardiono, dirinya pasti akan mengerahkan dukungannya kepada Prabowo untuk momentum politik mendatang. Hanya saja, ia belum bisa memberi kepastian untuk keputusan partai. Ia beralasan, Pilpres 2029 masih lama.
“Belum. Masih jauh, masih ada 3 tahun lagi,” katanya.
Kendati demikian, dukungan pribadinya belum bisa dikonversi menjadi keputusan partai. Katanya, masih ada mekanisme partai yang dilalui untuk memutuskan hal itu.
“Kalau saya sendiri, tentu mendukung Pak Prabowo. Tentu nanti di dalam rapat-rapat (PPP) akan kita rumuskan,” ungkap Mardiono.
Ditanya, apakah akan mendukung Prabowo atau Gibran? Mardiono berkilan, “Nanti ya kita lihat”.
Mardiono juga menyinggung perihal Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen tak hadir dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar. Bahkan beredar informasi, kalau Taj Yasin tak merestui kegiatan yang terkesan mendadak digelar ini.
Mardiono mengatakan, ketidakhadiran Taj Yasin dikarenakan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. “Akan tetapi itu tidak akan menghalangi karena di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kita juga sudah mengatur itu semua. Jadi tidak berarti kalau tidak dihadiri oleh satu apa kepengurusan atau saat ini tidak kemudian mengurangi dari keabsahan itu,” jelasnya.
Ia juga mengakui, memang secara administratif, Sekjend punya tugas dalam mengurusi untuk kegiatan kepartaian. Namun, perihal surat yang beredar, bagi Mardiono, hal itu hanya kesalahanpahaman semata.
“Ya itu mungkin karena salah satu, apa ya, salah persepsi aja ya barangkali, tapi itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Mukernas, Imam Fauzan menyatakan, seluruh pengurus DPP PPP diundang dalam kegiatan kali ini. Makanya, lanjut Imam, seluruh 38 DPW se-Indonesia hadir dalam salah satu forum penting PPP.
“Kami masih berharap sebelum dimulainya sidang pleno, beliau-beliau bisa hadir,” kata Imam.
Bendahara DPP PPP itu menyatakan, Mukernas ini jadi ajang konsolidasi untuk seluruh pengurus PPP di tingkat pusat dan provinsi dalam meramu cara agar bisa kembali lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.
“Tentang persiapan strategi PPP untuk 2029,” tegasnya.
“Saya tidak punya target pribadi, yang pastinya bagaimana PPP bisa kembali ke Senayan,” imbuhnya.
Terpisah, Direktur Profetif Institute, Asratillah berpandangan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berpusat di Makassar harus dilihat sebagai momentum refleksi strategis bagi PPP, bukan sekadar agenda konsolidasi rutin.
“Kegagalan lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya masalah struktural yang cukup dalam, mulai dari melemahnya identitas politik partai, fragmentasi basis pemilih Islam, hingga ketidakmampuan membaca perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional dan cair,” ujar Asratillah, pada Rabu (11/2).
Evaluasi pertama yang perlu dilakukan PPP, kata Asratillah, ialah memperjelas positioning ideologis dan narasi politik yang digaungkan.
“Apakah ingin kembali ke basis tradisional sebagai partai Islam warisan sejarah, atau melakukan transformasi menjadi partai Islam modern yang relevan dengan isu generasi muda dan urban,” jelas Asratillah.
Selain itu, lanjutnya, PPP perlu mengevaluasi strategi organisasi dan mesin elektoralnya. Dalam beberapa pemilu terakhir, menurutnya, kekuatan struktur formal partai tidak lagi otomatis berbanding lurus dengan suara elektoral.
“Politik hari ini sangat dipengaruhi oleh personalisasi figur, media sosial, serta kemampuan membangun resonansi isu. Artinya, PPP tidak cukup hanya mengandalkan jaringan lama atau simbol historis, mereka harus memperkuat kemampuan komunikasi politik, kaderisasi berbasis merit, dan pendekatan kampanye yang lebih adaptif terhadap perubahan lanskap digital,” papar Asratillah.
Ada hal lain juga yang menjadi catatan. Seperti, maraknya saling bajak tokoh antar partai politik. Fenomena tersebut, dianggap Asratillah perlu untuk dipertimbangkan PPP.
“Saya melihat ini sebagai opsi yang rasional tetapi bukan solusi tunggal. Banyak partai menggunakan strategi ini untuk mendongkrak elektabilitas secara cepat, namun keberhasilannya sangat tergantung pada integrasi figur tersebut dengan identitas partai. Jika hanya sekadar meminjam popularitas tanpa membangun keselarasan ideologis dan struktur organisasi yang kuat, maka efeknya biasanya jangka pendek,” tutur Asratillah.
Makanya, bagi Asratillah, PPP bisa mempertimbangkan strategi ini, tetapi harus disertai dengan penguatan kader internal agar tidak menciptakan kesan partai yang hanya bergantung pada figur eksternal.
Asratillah juga menaruh perhatian terhadap komposisi kepengurusan yang tidak banyak berubah, baik di level nasional maupun regional.
“Komposisi kepengurusan yang relatif tidak berubah juga menjadi faktor penting untuk dikritisi. Stabilitas kepemimpinan memang dapat menjaga konsolidasi internal, tetapi di sisi lain berpotensi menciptakan stagnasi jika tidak disertai inovasi strategi dan regenerasi kader,” ucapnya.
Dalam konteks politik yang semakin kompetitif, Asratillah menilai, publik cenderung merespons wajah baru, gagasan baru, dan energi baru.
“Jika struktur kepengurusan tidak mampu menunjukkan perubahan arah atau pendekatan, maka sulit mengharapkan dampak elektoral yang signifikan,” ungkapnya.
“Pada akhirnya, saya melihat Mukernas ini
sebagai ujian apakah PPP benar-benar ingin melakukan transformasi atau hanya sekadar mempertahankan status quo. Untuk kembali ke Senayan, PPP perlu melakukan tiga hal sekaligus, yakni redefinisi identitas politik yang jelas, pembaruan mesin organisasi yang lebih adaptif, dan strategi elektoral yang mampu menjembatani tradisi dengan tuntutan politik masa depan. Tanpa langkah berani di tiga aspek tersebut, peluang comeback akan tetap berat di tengah persaingan partai yang semakin dinamis,” pungkas Asratillah. (Sutrisno Zulkifli/C)
