Jakarta,REDAKSI17.COM – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengungkapkan catatannya mengenai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Ray menilai, sebelum pertemuan itu berlangsung, PDIP terlihat memiliki sikap yang lebih terbuka untuk berbeda dengan Prabowo.
Di antaranya, mengenai wacana Pilkada tidak langsung, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, Agreements on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Tarif Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi catatan saya kelihatan di 2026 Februari-Maret ini PDI Perjuangan mulai lebih terbuka untuk menyatakan bahwa kami berbeda dengan Pak Prabowo,” ungkapnya dalam program Sapa Indonesia Pagi yang tayang di Kompas TV, Jumat (20/3/2026).
Ray menyebut, hal itu bisa menjadi salah satu alasan Prabowo mengundang Megawati ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026).
Ia menyatakan bahwa pola politik Prabowo adalah harmoni. Jadi ia menginginka jangan sampai terlihat ada perbedaan sikap yang mencolok.
“Nah, mengingat itu jugalah mungkin Pak Prabowo mengundang Ibu Mega untuk mungkin keperluannya salah satunya kepada publik, enggak ada masalah loh saya dengan Ibu Mega,” terangnya.
Keterangan Hasto
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan isi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati.
Ia menyebut, pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu disebut berjalan sangat akrab.
Hasto menyebut, Megawati menceritakan bahwa momen tersebut merupakan pertemuan dua orang teman lama yang sudah lama tidak duduk bersama.
“Ibu Megawati menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah pertemuan teman lama dan berlangsung secara akrab selama lebih dari 2 jam,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis.
Dalam momen penting tersebut, Megawati tidak datang sendirian. Ia tampak didampingi oleh putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menurut Hasto, kehadiran Puan mempertegas sinyal komunikasi politik yang cair antara kedua belah pihak di level tertinggi pemerintahan.
