Di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak lagi hanya fokus pada penanganan darurat di hilir, tetapi mulai menyasar akar permasalahan di wilayah hulu.
Melalui pembentukan Satgas Kuala, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan fase tanggap darurat dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
1. Fokus di Hulu: Mengapa Sedimentasi Jadi Musuh Utama?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan atensi khusus pada penyebab utama banjir, yaitu kerusakan di wilayah hulu.
Normalisasi Sungai: Fokus utama Satgas Kuala adalah pengerukan sedimentasi yang telah bertahun-tahun menyebabkan pendangkalan sungai.
Integrasi Lingkungan: Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat penebangan pohon memicu erosi tinggi.
Pemerintah berencana menggandeng Kementerian Kehutanan untuk rehabilitasi hutan guna mencegah bencana berulang.
2. “Sampah Jadi Berkah”: Lumpur Bencana Bakal Jadi Material Bangunan?
Satu poin menarik yang mencuri perhatian adalah minat sektor swasta untuk membeli lumpur sisa bencana.
Inovasi Material: Lumpur hasil pengerukan sungai berpotensi diolah menjadi bahan bangunan seperti bata atau hebel untuk kebutuhan pembangunan rumah kembali (rekonstruksi).
Manfaat untuk Warga: Presiden memerintahkan agar skema pemanfaatan material ini memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi warga terdampak.
3. Target “Huntara” Sebelum Ramadan
Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Gayo Lues, berpacu dengan waktu. Terdapat sekitar 5.500 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Hunian Sementara (Huntara): Target ambisius ditetapkan agar pembangunan Huntara selesai sebelum bulan suci Ramadan.
Tantangan Logistik: Meskipun lahan sudah siap, akses jalan nasional yang terputus dari Medan menuju Gayo Lues menjadi kendala utama distribusi material.
4. Mobilisasi 1.100 Praja IPDN ke Aceh Tamiang
Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan lebih dari 1.100 praja IPDN untuk terjun langsung ke lapangan selama satu bulan penuh. Tugas pokok mereka meliputi:
Pemulihan Birokrasi: Membersihkan kantor-kantor pemerintahan agar pelayanan publik kembali berjalan.
Pendidikan: Membantu pembersihan sekolah agar kegiatan belajar mengajar segera dimulai.
Pendampingan UMKM: Melakukan pendataan warung dan pelaku usaha kecil agar mendapatkan bantuan modal yang tepat sasaran melalui program “UMKM Bangkit”.
5. Integrasi Data Satu Pintu
Kekacauan data seringkali menjadi penghambat bantuan.
Kemendagri kini fokus mengintegrasikan database melalui Dukcapil untuk memastikan bantuan dari berbagai kementerian (Kemensos, Kemenkop UKM, PUPR) tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak (**)
