JAKARTA,REDAKSI17.COM – Wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai langkah penghematan akibat dampak konflik di Timur Tengah menuai tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Partai ini menilai kebijakan tersebut seharusnya dimulai dari pimpinan tertinggi negara agar menjadi teladan bagi seluruh aparatur pemerintah.
Ketua DPP Andreas Hugo Pareira mengatakan, jika pemerintah ingin menerapkan pemangkasan gaji sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, langkah itu sebaiknya dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, contoh dari level tertinggi penting agar semangat penghematan benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa teladan dari pimpinan negara, kebijakan pemotongan gaji berpotensi dianggap hanya membebani pihak lain.
Selain soal gaji pejabat, Andreas juga menilai pemerintah masih perlu mengevaluasi belanja negara secara menyeluruh. Ia menilai pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai sektor sehingga perlu dilakukan penyisiran kembali pada setiap kementerian dan lembaga.
Ia menyebut sejumlah program yang tidak bersifat mendesak atau bukan prioritas dapat ditunda sementara sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara.
“Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Wacana pemotongan gaji pejabat sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo menyinggung langkah penghematan yang dilakukan pemerintah Pakistan di tengah gejolak global. Negara itu, menurutnya, menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji pejabat hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak situasi ekonomi.
Kebijakan serupa, menurut Prabowo, bisa menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
