Jakarta,REDAKSI17.COM– Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Djaka Budi Utama sebagai direktur jenderal bea dan cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pelantikan pejabat eselon I pada Jumat (23/5/2025).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, penunjukan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan. Namun, Presiden Prabowo memiliki strategi khusus dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.
Meski begitu, ia menegaskan, penunjukan Djaka Budi merupakan prerogatif Presiden yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. “Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” ungkapnya.
Fokus Prabowo: Perkuat Penerimaan Negara
Prabowo ingin pejabat strategis di bawah Kemenkeu mampu mendorong pertumbuhan penerimaan negara secara signifikan. Sektor bea dan cukai menjadi salah satu fokus.
Alasannya, kata dia, dua sektor tersebut masih memiliki celah potensi besar, baik dari sisi ekspor-impor maupun pengawasan barang-barang ilegal.
Muzani menegaskan, Prabowo menilai Djaka Budi memiliki rekam jejak dan integritas yang dibutuhkan untuk mendongkrak performa sektor tersebut.
Bagian dari Penyegaran Besar Kemenkeu
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” katanya, Jumat.
Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:
1. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi
2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu
3. Dirjen Anggaran Luky Alfirman
4. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto
5. Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
6. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti
7. Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban
8. Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto
10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Cristalline
11. Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh
12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Intelijen Keuangan Suryo Utomo
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak Yon Arsal
16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli bidan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mochamad Agus Rofiuidn
19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara Sudarto
20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono
21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono
22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah
Langkah ini dipandang sebagai strategi kolaboratif Prabowo dan Sri Mulyani untuk memperkuat fondasi fiskal Indonesia.
Publik berharap Djaka Budi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bea dan Cukai. Selain itu, tantangan utama ke depan adalah penertiban penyelundupan dan optimalisasi pendapatan dari cukai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
