Jakarta,REDAKSI17.COM – Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penataan ulang sistem politik nasional. Sistem yang berjalan saat ini dinilai terlalu mahal dan cenderung transaksional.
Menurut Bamsoet, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menghadiri peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor pada 12 Desember 2025, menekankan perlunya transisi politik yang lebih substansial dan berorientasi pada kualitas demokrasi.
“Intinya, kita harus melakukan penataan ulang menuju transisi politik yang substansial, bukan seperti sekarang yang transaksional dan brutal karena pemilu berbiaya tinggi,” ujar Bamsoet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Bamsoet menilai sistem politik yang mahal membuka celah terjadinya korupsi berbagai lini. Biaya pemilu yang tinggi mendorong praktik-praktik politik transaksional yang merugikan demokrasi.
Menurutnya, reformasi sistem politik harus dimulai dari pembenahan regulasi, terutama undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu dan tata kelola politik nasional. “Penataan sistem politik itu ada di undang-undang. Kuncinya ada di DPR bersama pemerintah untuk membicarakan dan memperbaikinya,” tegasnya.
Bamsoet menegaskan DPR bersama pemerintah memegang peran strategis dalam mendorong reformasi sistem politik yang lebih sehat dan efisien. Ia menilai perbaikan regulasi menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem yang tidak lagi membebani peserta pemilu dengan biaya tinggi.
Dalam pidatonya di Sentul, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung pelaksanaan pemilu di negara tetangga yang dinilai lebih efisien dan tidak menghabiskan biaya besar. Hal tersebut menjadi refleksi penting bagi Indonesia dalam membenahi sistem politik ke depan.
Penataan ulang sistem politik ini dinilai krusial guna memperkuat demokrasi, menekan praktik korupsi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
