Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya agar semua pihak di kementeriannya memastikan tidak ada penyimpangan dalam setiap proyek dan program yang dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari kesulitan yang dialami masyarakat.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” ungkap Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan banjir di Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Minggu (7/12/2025).
Dia juga menginstruksikan aparat kepolisian untuk menyelidiki individu atau kelompok yang berupaya memperkaya diri di tengah penderitaan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa jajarannya harus menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada indikasi kecurangan.
“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tambahnya.
Prabowo mengingatkan akan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa bencana yang terjadi seharusnya menjadi pengingat bagi semua untuk mengelola seluruh kemampuan dan sumber daya dengan baik demi kepentingan rakyat.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” pungkas Prabowo.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa penting bagi semua pihak untuk melihat masalah secara lebih luas.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” tuturnya.
Prabowo Marah Ada Bupati Kabur saat Bencana Terjadi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada para bupati di Sumatra yang berupaya mengatasi bencana banjir dan longsor.
“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ungkapnya saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Sumatra, yang berlangsung di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo juga menyoroti tindakan bupati yang menghindar dari tanggung jawab ketika menghadapi masalah. Meskipun tidak menyebutkan nama bupati tersebut, dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera mencopot bupati yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu. Mendagri bisa ya diproses. Bisa?,” tegasnya.
Selanjutnya, Prabowo menjelaskan istilah desersi, yang merujuk pada individu yang meninggalkan tugasnya dan harus dikenakan sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desersi berarti lari meninggalkan dinas ketentaraan.
“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu,” katanya dengan tegas.
