Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Humas dituntut untuk melampaui fungsi teknis. Praktisi kehumasan harus mampu menjadi perancang makna dan perajut cerita yang jujur.
Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyampaikan hal demikian pada saat membuka konferensi PR Indonesia Award (PRIA) 2026 pada Rabu (11/02) di Gedhong Pracimsana Lt 2, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Mengusung tema “Merajut Narasi dan Menguatkan Reputasi untuk Negeri”, acara ini menjadi ajang berkumpulnya insan humas dari seluruh Indonesia. Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan zaman di mana narasi bukan sekadar kata-kata, melainkan alat pembentuk persepsi dan keyakinan masyarakat.
Ni Made menjelaskan, peran praktisi Public Relations (PR) atau humas saat ini telah bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi penjaga kepercayaan publik di tengah disrupsi digital. Di era keterbukaan informasi, praktisi humas dituntut untuk melampaui fungsi teknis. PR atau humas harus mampu menjadi perancang makna dan perajut cerita yang jujur.
“Reputasi hari ini dibangun oleh konsistensi antara kata dan karya. Praktisi humas harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan dan masyarakat, antara visi pemimpin dan kebutuhan publik, serta antara informasi dan empati,” ujar Ni Made.
Ni Made lebih lanjut mengingatkan agar narasi yang dibangun tidak berhenti pada tataran wacana atau sekadar pencitraan semata. Narasi yang kuat adalah narasi yang lahir dari program nyata yang direalisasikan dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Ketika narasi lahir dari tindakan nyata, ia akan menjadi sebuah legacy atau warisan kepercayaan dan reputasi yang bertahan lama bagi organisasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, HET Wahyu Nugroho, mengungkapkan bahwa peran humas di lingkungan Pemda DIY kini menjadi sangat vital. Humas sebagai penjaga reputasi sekaligus jembatan komunikasi dua arah.
Wahyu menjelaskan bahwa kunci keberhasilan komunikasi publik terletak pada konsistensi pesan. Untuk menghindari kebingungan di masyarakat, Diskominfo DIY menempatkan PIC kehumasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Humas memastikan semua pesan yang disampaikan ke publik tetap satu arah dan saling menguatkan. Kami mengelola narasi agar kebijakan yang kompleks bisa dipahami masyarakat dengan bahasa yang sederhana namun tetap santun,” ujar Wahyu .
Alur kerja narasi ini dimulai dari identifikasi isu strategis, penetapan pesan kunci, hingga sinkronisasi lintas sektor. Hal ini dilakukan sebelum narasi didistribusikan melalui kanal resmi dan media massa.
Meski berbasis teknologi informasi, Wahyu menegaskan bahwa komunikasi Pemda DIY tetap bersandar pada nilai-nilai lokal Yogyakarta, yakni unggah-ungguh dan semangat guyub.
“Nilai kesantunan dan keteladanan adalah fondasi kami. Kritik dari publik dikelola sebagai bagian dari dialog, bukan dihindari. Hal ini penting untuk menjaga marwah pemerintah sekaligus membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam sesi konferensi, Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, menjelaskan, PRIA yang telah eksis sejak 2016 ini, kini tumbuh menjadi platform kredibel untuk mengukur kinerja dan karya kehumasan di Indonesia. Tahun 2026 menandai tahun ke-11 penyelenggaraan ajang bergengsi tersebut.
Meski tantangan komunikasi pascapandemi dirasakan semakin berat, Asmono mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme peserta yang tetap tinggi. Tahun ini, kompetisi PRIA diikuti oleh hampir 600 entri yang berasal dari 154 entitas, mulai dari korporasi, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Semangat para peserta luar biasa. Ini membuktikan keinginan yang kuat dari teman-teman praktisi untuk terus melahirkan komunikasi yang berdampak dan membawa perubahan positif bagi negeri,” tambahnya.
Konferensi ini merupakan bagian dari rangkaian acara PRIA 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Yogyakarta. Selain konferensi yang menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, puncak acara akan ditutup dengan prosesi Awarding Night pada Jumat, 13 Februari 2026.
Humas Pemda DIY
