Madagaskar,REDAKSI17.COM – Presiden baru Madagaskar, Michael Randrianirina, membuat kebijakan yang cukup tidak biasa dalam memilih calon menteri kabinet. Ia mewajibkan setiap kandidat menjalani tes kebohongan (poligraf) sebelum dipertimbangkan untuk menjabat. Langkah ini bertujuan menyaring pejabat yang dianggap memiliki integritas lebih baik dan meminimalkan risiko korupsi di pemerintahan.
Menurut rencana tersebut, hanya calon yang memperoleh nilai kejujuran di atas 60% yang akan lanjut ke tahap wawancara langsung dengan presiden dan perdana menteri. Randrianirina menyadari bahwa menemukan pejabat yang benar-benar sempurna hampir mustahil, sehingga ia menetapkan standar minimal agar pemerintahan tetap dapat berjalan dengan orang-orang yang dinilai cukup dapat dipercaya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan negara membutuhkan pejabat yang relatif bersih agar kebijakan dapat berjalan efektif.
Kebijakan ini muncul di tengah kondisi Madagaskar yang selama bertahun-tahun menghadapi masalah korupsi dan ketidakstabilan politik. Randrianirina sendiri naik ke kekuasaan setelah krisis politik pada 2025 yang memicu perubahan pemerintahan. Ia berjanji akan melakukan reformasi dan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan serta dipercaya masyarakat.
Meski tujuannya dianggap baik, banyak pihak meragukan efektivitas tes poligraf karena alat tersebut tidak selalu akurat secara ilmiah. Tes kebohongan bekerja dengan mengukur perubahan detak jantung, tekanan darah, dan respons tubuh saat seseorang menjawab pertanyaan, tetapi hasilnya tidak selalu dapat memastikan seseorang benar-benar jujur atau tidak. Karena itu, sebagian masyarakat menilai kebijakan ini terdengar tegas, namun belum tentu menjadi solusi nyata untuk mengatasi korupsi.
“Kami tidak mencari seseorang yang 100% bersih, tetapi di atas 60%. Dengan begitu, Madagaskar akhirnya akan bisa berkembang.” tuturnya.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah baru Madagaskar untuk menampilkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilannya masih menjadi perdebatan karena banyak ahli menilai bahwa transparansi, penegakan hukum yang kuat, dan sistem pengawasan yang konsisten tetap menjadi faktor paling penting dalam mencegah korupsi.
Sumber: laporan Associated Press, The Guardian, dan media internasional mengenai kebijakan tes poligraf bagi calon menteri di Madagaskar.
