Wacana mengenai keberlanjutan kepemimpinan nasional di Pilpres 2029 kembali mengemuka, seiring menguatnya diskursus politik tentang arah kekuasaan ke depan. Dalam konteks ini, Partai Gerindra sebagai pilar utama pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, terutama terkait narasi “dua periode” yang mulai digaungkan ke ruang publik. Menariknya, wacana tersebut kerap disampaikan tanpa menyebut secara eksplisit posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, padahal keduanya terpilih dalam satu paket kepemimpinan.

Seperti diberitakan law-justice.co 07/02/2026, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyerukan kepada kader bahwa Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto menjadi presiden dua periode. Seruan tersebut disampaikan Muzani saat Fraksi Partai Gerindra menggelar syukuran perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Situasi tersebut memunculkan beragam tafsir politik: mulai dari kalkulasi jangka panjang Gerindra, upaya menjaga keseimbangan koalisi besar yang heterogen, hingga indikasi perubahan relasi antara kekuatan politik lama dan baru. Di tengah dinamika tersebut, publik dan pengamat politik wajar mempertanyakan apakah terdapat strategi sadar di balik pilihan narasi ini, atau justru refleksi dari dinamika kekuasaan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.

Berangkat dari konteks tersebut, beberapa pertanyaan kunci patut diajukan untuk membaca lebih dalam arah politik nasional ke depan:Mengapa Gerindra Mengusung “Dua Periode” Tanpa Menyebut Gibran? Kebetulan atau Manuver Politik Sadar?.Apakah Gagasan Prabowo Dua Periode Tanpa Gibran Merupakan Upaya Menjaga Soliditas Koalisi Besar?.Apakah Perbedaan Sikap Gerindra dan Jokowi Menunjukkan Retaknya Poros Kekuasaan Lama–Baru?

Mengapa Tanpa Gibran ?

Narasi “Prabowo dua periode” yang disuarakan Partai Gerindra dalam momentum resmi HUT ke-18 partai pada 6 Februari 2026 tidak dapat dibaca sebagai kebetulan semata, apalagi jika ditempatkan dalam konteks politik elite Indonesia yang sarat simbol, isyarat, dan kalkulasi jangka panjang.

Absennya nama Gibran Rakabuming Raka wakil presiden terpilih dalam pidato Ahmad Muzani, bahkan di tengah yel-yel yang diulang-ulang secara kolektif oleh kader, merupakan fakta politik yang terlalu signifikan untuk dianggap sebagai kelalaian teknis atau kekhilafan komunikasi. Dalam tradisi politik kekuasaan di Indonesia, apa yang tidak diucapkan dalam forum resmi partai sering kali berbicara lebih keras dibanding apa yang disampaikan secara eksplisit.

Kontras ini menjadi semakin tajam ketika dibandingkan dengan sikap Presiden ke-7 Joko Widodo yang secara terbuka, lugas, dan tanpa ambiguitas menyatakan dukungannya terhadap “Prabowo–Gibran dua periode”. Pernyataan Jokowi di Solo pada 30 Januari 2026 jelas menempatkan Prabowo dan Gibran sebagai satu paket politik berkelanjutan hingga 2029–2034.

Namun, Gerindra sebagai rumah politik Prabowo justru memilih diksi yang lebih sempit: hanya menyebut Prabowo sebagai presiden dua periode, tanpa afiliasi simbolik dengan Gibran. Perbedaan narasi ini mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan, atau setidaknya perbedaan posisi tawar, antara pusat kekuasaan lama yang direpresentasikan Jokowi dan pusat kekuasaan baru yang kini mulai dikonsolidasikan Prabowo melalui Gerindra.

Dalam kacamata manuver politik, langkah Gerindra tersebut dapat dibaca sebagai upaya sadar untuk mengembalikan kendali penuh atas agenda 2029 ke tangan partai dan Prabowo sendiri. Dengan tidak mengunci nama Gibran sejak dini, Gerindra membuka ruang fleksibilitas politik yang sangat penting dalam konteks koalisi besar yang heterogen.

Koalisi pendukung Prabowo terdiri dari banyak partai dengan kepentingan, kader, dan ambisi masing-masing. Jika sejak awal posisi cawapres dianggap sebagai “paket mati”, maka ruang negosiasi bagi partai-partai pendukung akan tertutup, berpotensi memicu ketegangan laten di dalam koalisi. Dalam hal ini, absennya nama Gibran justru berfungsi sebagai “ruang harapan” bagi parpol lain, sebagaimana dibaca oleh peneliti SMRC, Saidiman Ahmad.

Di sisi lain, narasi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk political distancing yang halus namun terukur. Gerindra tampak berhati-hati untuk tidak terlalu melekatkan agenda masa depan Prabowo dengan figur yang secara genealogis dan politik masih sangat terkait dengan Jokowi. Setelah Pilpres 2024, Prabowo menghadapi fase transisi krusial: dari pemimpin yang menang karena koalisi besar, menjadi presiden yang harus membangun legitimasi dan otoritasnya sendiri. Dalam konteks itu, menjaga jarak simbolik dari bayang-bayang kekuasaan Jokowi bisa menjadi strategi konsolidasi kekuasaan, tanpa harus memicu konflik terbuka.

Dengan demikian, mengusung “dua periode” tanpa menyebut Gibran lebih tepat dibaca sebagai manuver politik sadar ketimbang kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa bagi Gerindra, kontestasi 2029 belum dimaknai sebagai kelanjutan otomatis dari formula 2024, melainkan sebagai arena terbuka yang masih bisa dinegosiasikan, disusun ulang, dan disesuaikan dengan dinamika dukungan publik maupun konfigurasi elite partai. Politik, dalam hal ini, bukan sekadar tentang siapa yang disebut di podium, melainkan tentang siapa yang sengaja ditahan namanya dan untuk tujuan apa.

Upaya Menjaga Soliditas Koalisi Besar ?

Gagasan tentang Prabowo Subianto dua periode yang disuarakan tanpa secara eksplisit menyertakan nama Gibran Rakabuming Raka dapat dibaca bukan semata sebagai persoalan relasi personal atau simbolik antara presiden dan wakil presidennya, melainkan sebagai strategi politik yang lebih struktural: upaya menjaga soliditas koalisi besar yang menopang pemerintahan saat ini. Dalam konfigurasi kekuasaan yang ditopang oleh banyak partai besar dan menengah, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintahan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin utama mengelola ekspektasi elite koalisi sejak jauh hari sebelum tahun politik dimulai.

Pernyataan peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, bahwa Prabowo perlu membuka peluang bagi kader partai pendukung untuk menjadi calon wakil presiden, mempertegas logika ini. Dalam praktik politik elektoral Indonesia, posisi cawapres bukan sekadar pelengkap tiket, melainkan instrumen tawar paling strategis bagi partai koalisi. Ia menjadi simbol akses kekuasaan, jaminan keberlanjutan pengaruh, sekaligus mekanisme regenerasi elite. Jika sejak awal Prabowo mengunci opsi cawapres pada satu nama, maka pesan yang terbaca oleh partai-partai pendukung adalah tertutupnya ruang mobilitas politik mereka di 2029. Dalam koalisi gemuk, sinyal semacam ini justru berbahaya karena dapat memicu kekecewaan dini yang pelan-pelan menggerogoti loyalitas.

Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa koalisi besar tanpa ruang distribusi harapan cenderung rapuh ketika mendekati kontestasi berikutnya. Partai-partai yang merasa hanya menjadi “penonton” dalam pembagian peran strategis akan mulai menghitung ulang keuntungan politiknya: apakah tetap bertahan, atau mulai membangun poros alternatif. Dalam konteks inilah, gagasan Prabowo dua periode tanpa menyebut Gibran dapat dibaca sebagai pesan implisit kepada koalisi: pintu masih terbuka, negosiasi belum ditutup, dan setiap partai masih memiliki peluang untuk memainkan peran lebih besar di masa depan.

Dengan demikian, isu ini lebih tepat dipahami sebagai Prabowo berhadapan dengan ekspektasi koalisi, bukan Prabowo berhadapan dengan Gibran. Narasi yang dibangun Gerindra memberi ruang bagi Prabowo untuk tetap menjadi titik sentral kekuasaan, sembari menjaga agar tidak ada satu figure termasuk wakil presiden saat ini yang terlalu dini dipersepsikan sebagai “paket mati” 2029. Langkah ini memungkinkan Prabowo merawat kohesi internal koalisi dalam jangka menengah, sekaligus mencegah munculnya konsolidasi tandingan yang biasanya berawal dari rasa tidak dilibatkan.

Pada akhirnya, membuka opsi cawapres baru bukan berarti menyingkirkan Gibran, melainkan menjaga agar seluruh partai pendukung tetap merasa relevan dan diperhitungkan. Tanpa strategi ini, Prabowo justru berisiko kehilangan dukungan lebih awal atau menghadapi fragmentasi koalisi sebelum mesin politik 2029 benar-benar bergerak. Dalam politik koalisi besar, menjaga harapan sering kali sama pentingnya dengan menjaga kekuasaan itu sendiri.

Sinyal Retaknya Hubungan Jokowi-Prabowo ?

Perbedaan sikap antara Partai Gerindra dan Joko Widodo dalam merespons wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional pasca-2024 dapat dibaca sebagai lebih dari sekadar perbedaan gaya komunikasi politik. Ia mencerminkan dinamika yang lebih dalam: proses negosiasi ulang relasi kekuasaan antara poros lama dan poros baru dalam lanskap politik nasional.

Ketika Jokowi secara terbuka, lugas, dan berulang kali menyebut “Prabowo–Gibran dua periode”, ia sesungguhnya sedang menawarkan sebuah kesinambungan politik yang relatif utuh sebuah skema di mana warisan kekuasaan lama tetap memiliki titik pengaruh dalam konfigurasi kekuasaan mendatang. Sebaliknya, Gerindra justru memilih jalur narasi yang lebih sempit dan terkontrol, dengan menegaskan “Prabowo dua periode” tanpa menyertakan nama Gibran, bahkan dalam forum resmi partai yang sarat simbol dan pesan politik.

Perbedaan ini sulit dipahami sebagai kebetulan semata. Dalam politik elite Indonesia, terutama pada fase awal pemerintahan baru, perbedaan penekanan narasi sering kali mencerminkan tarik-menarik kepentingan yang sedang berlangsung di balik layar. Jokowi, sebagai presiden dua periode yang baru saja meninggalkan tampuk kekuasaan formal, memiliki kepentingan untuk memastikan kesinambungan politik dan keamanan legacy-nya. Dukungan eksplisit terhadap Prabowo–Gibran dua periode dapat dibaca sebagai upaya menjaga agar poros kekuasaan lama yang dibangun selama satu decade tidak sepenuhnya terputus, melainkan bertransformasi secara mulus melalui figur Gibran.

Sementara itu, Gerindra berada pada posisi yang berbeda. Sebagai partai pengusung utama dan rumah politik Prabowo, Gerindra berkepentingan mengonsolidasikan kekuasaan baru agar tidak terus-menerus berada dalam bayang-bayang rezim sebelumnya. Dengan tidak menyebut Gibran, Gerindra seolah menegaskan bahwa pusat gravitasi kekuasaan kini berada pada Prabowo dan partainya, bukan pada figur atau jaringan politik yang diwariskan Jokowi. Ini bukan berarti pemutusan hubungan secara frontal, melainkan penataan ulang jarak sebuah political recalibration yang lazim terjadi dalam transisi kekuasaan.

Dalam konteks ini, perbedaan sikap tersebut lebih tepat dibaca sebagai tanda negosiasi ulang poros kekuasaan lama–baru, bukan retak terbuka yang bersifat konflik. Jokowi berbicara dari posisi legacy power, sementara Gerindra bergerak dari posisi incumbent power yang ingin membangun otonomi politiknya sendiri. Ketika Jokowi menyebut “Prabowo–Gibran dua periode”, ia mengunci narasi keberlanjutan personal dan genealogis. Ketika Gerindra hanya menyebut “Prabowo dua periode”, partai itu membuka ruang fleksibilitas politik, baik terhadap koalisi maupun terhadap masa depan relasi kekuasaan internal pemerintahan.

Namun demikian, perbedaan narasi ini juga menyimpan potensi ketegangan laten. Jika poros lama terus mendorong skema keberlanjutan yang rigid, sementara poros baru membutuhkan ruang manuver untuk mengelola koalisi dan konsolidasi kekuasaan, maka friksi simbolik semacam ini bisa berkembang menjadi perbedaan strategis yang lebih nyata menjelang 2029. Dalam politik, retakan jarang muncul secara tiba-tiba; ia biasanya diawali oleh perbedaan bahasa, penekanan, dan simbol seperti siapa yang disebut, dan siapa yang sengaja tidak disebut.

Dengan demikian, perbedaan sikap Gerindra dan Jokowi tidak serta-merta menunjukkan pecahnya poros kekuasaan lama–baru, tetapi menandai fase transisi yang belum sepenuhnya selesai. Ini adalah fase di mana kekuasaan lama berupaya mempertahankan pengaruhnya, sementara kekuasaan baru berusaha mendefinisikan dirinya sendiri. Apakah proses ini akan berujung pada harmoni baru atau justru melahirkan retakan yang lebih nyata, sangat bergantung pada bagaimana kedua poros tersebut mengelola ambisi, ekspektasi, dan batas pengaruh masing-masing dalam perjalanan menuju 2029.