NTT,REDAKSI17.COM – Keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi perhatian publik. Hingga memasuki paruh akhir tahun anggaran 2025, beberapa proyek fisik dilaporkan belum menunjukkan progres yang sesuai dengan target perencanaan awal.
Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak N Mbura menyebutkan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan capaian fisik sejumlah proyek sekolah masih berada di bawah 80 persen. Padahal, secara ideal, proyek dengan skema tahun tunggal seharusnya sudah mendekati tahap penyelesaian.
“Kalau kita lihat di lapangan, ada pekerjaan yang mestinya sudah hampir selesai, tetapi progresnya masih jauh dari harapan. Ini tentu perlu dievaluasi secara serius,” kata Mesak, menanggapi kondisi tersebut.
Menurut wakil rakyat dari Partai Perindo ini, salah satu penyebab utama ialah keterlambatan proses kontrak dan kurangnya perencanaan.
Akibatnya, waktu efektif pengerjaan menjadi semakin sempit, sementara tantangan cuaca di wilayah Kabupaten Kupang justru meningkat menjelang akhir tahun.
“Ketika pekerjaan dimulai, kita sudah masuk musim hujan. Ini bukan hanya soal waktu, tapi juga menyangkut kualitas bangunan ke depan,” ujar anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kupang ini.
Proses pembangunan fisik, termasuk sekolah, harus dimulai lebih awal. “Jika proses kontraknya dimulai bulan Juli, maka seharusnya sudah selesai pada bulan Oktober atau November,” kata Mesak Mbura.
Ia mengungkapkan, kenyataannya banyak proyek pembangunan yang masih dalam proses pengerjaan, bahkan ada yang belum selesai. Seperti yang ditemukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang saat sidak ke wilayah Amfoang.
Lebih lanjut, Mesak menegaskan bahwa proyek infrastruktur pendidikan tidak boleh diperlakukan sekadar mengejar serapan anggaran. Bangunan sekolah, kata dia, harus memenuhi standar mutu karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan peserta didik dalam jangka panjang.
Dia juga mengingatkan realitas bahwa Kabupaten Kupang masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar, termasuk sarana pendidikan yang layak. Pada beberapa kecamatan, rasio ruang kelas terhadap jumlah siswa masih belum ideal, sehingga pembangunan dan rehabilitasi sekolah menjadi kebutuhan mendesak.
Mesak menilai keterlambatan proyek bisa berpotensi memperlebar kesenjangan layanan pendidikan. Apalagi, sebagian proyek yang dikerjakan berada di wilayah dengan akses geografis yang tidak mudah.
“Kalau pembangunan sekolah terlambat atau kualitasnya rendah, yang dirugikan adalah masyarakat, terutama anak-anak. Ini tidak boleh dibiarkan berulang setiap tahun anggaran,” tegas legislator yang mengenyam pendidikan Teknik Sipil di Akademi Teknik Kupang dan Sarjana Hukum dari Universitas Persatuan Guru 1945 NTT ini.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan progres dan kendala pelaksanaan proyek. Transparansi dinilai penting agar publik dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan sejak dini.
Selain itu, DPRD Kabupaten Kupang berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan, termasuk melalui evaluasi lintas komisi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum bila diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis.
“Evaluasi ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya sektor pendidikan, benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kupang,” pungkas Mesak.
