|
Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, (29/1/2026). Pertemuan ini mengangkat tema sentral “Creative Financing untuk Mengatasi Keterbatasan Fiskal Daerah di DIY” sebagai respons atas menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat serta dinamika regulasi keuangan terbaru.
Kinerja Ekonomi DIY Tumbuh Positif
Kepala Baperida DIY melaporkan bahwa perekonomian DIY pada triwulan III tahun 2025 tumbuh positif sebesar 5,40% (y-on-y).
“Meski angka ini sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,49%, pertumbuhan ekonomi DIY tetap tercatat **lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi wilayah Jawa maupun nasional.” paparnya.
Lebih lanjut, PDRB DIY atas dasar harga berlaku mencapai Rp51,97 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp32,71 triliun.
Namun, tantangan inflasi tetap menjadi perhatian karena berada di angka 3,11% dengan tren yang cenderung naik. Hal ini dipengaruhi oleh persiapan menghadapi masa Lebaran serta dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memengaruhi harga komoditas pangan.
“Di sektor perdagangan, nilai ekspor DIY periode Januari-November 2025 naik 3,86% dan impor meningkat 1,67% dibanding periode yang sama tahun lalu.” kata Kepala Baperinda DIY.
Secara umum, kualitas pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY masuk dalam kategori sangat baik dengan skor 91,54 [7]. Realisasi pendapatan daerah mencapai 100,7%, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 102,58%.
Berikut adalah beberapa catatan penting mengenai capaian kabupaten/kota di DIY [3]:
Kabupaten Sleman: Mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di DIY.
Kota Yogyakarta: Memiliki kualitas SDM (IPM) terbaik, namun masih menghadapi ketimpangan (Indeks Gini) dan kualitas lingkungan hidup yang rendah.
Kabupaten Bantul: Memiliki jumlah paket lelang tertinggi (97 paket), namun realisasi keuangannya merupakan yang terendah di DIY (90,14%).
Kabupaten Kulon Progo: Mencatatkan pertumbuhan paling lambat dan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.
Kabupaten Gunungkidul: Menghadapi tantangan IPM rendah dan risiko bencana tinggi, namun menunjukkan progres signifikan dalam inovasi pendapatan.
|
Inovasi Gunungkidul: Lonjakan Pendapatan Pariwisata
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, memaparkan keberhasilan inovasi di sektor pariwisata untuk mengatasi kecilnya PAD dan ketergantungan pada dana transfer.
“Melalui perbaikan sistem dan penggantian seluruh petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), Gunungkidul berhasil meningkatkan pendapatan retribusi secara drastis.” kata Bupati.
Bupati Gunungkidul memaparkan, Per 27 Januari 2026, terjadi kenaikan jumlah wisatawan sebesar 223,44% yang berdampak pada kenaikan PAD pariwisata sebesar lebih dari Rp4,3 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Arahan Gubernur: Entrepreneurial Leadership
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan pentingnya adaptasi tata kelola pendapatan dan belanja agar lebih efisien dan efektif sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 dan Inpres No. 1 Tahun 2025.
Sultan menekankan perlunya “entrepreneurial leadership” bagi para kepala daerah dan OPD untuk mengoptimalkan potensi baru seperti:
1. Digitalisasi layanan yang akuntabel.
2. Optimalisasi aset daerah dan kinerja BUMD.
3. Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR).
4. Pengelolaan hak kekayaan intelektual milik pemerintah daerah.
Sultan juga menyoroti pentingnya solidaritas fiskal antarwilayah di DIY untuk memastikan pembangunan tetap merata dan berkeadilan, terutama dalam menghadapi kebijakan opsen pajak kendaraan yang berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal daerah.
